News
Rabu, 23 November 2016 - 23:00 WIB

Ade Komarudin Digusur dari Ketua DPR, Ini Kekhawatiran Akbar Tanjung

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto (kanan) bergandeng tangan dengan Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin (dua kanan), Siti Hediati Hariyadi (dua kiri) dan Ketua Harian Partai Golkar MS Hidayat saat mendeklarasikan dukungan di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Wira Suryantala)

Ade Komarudin digusur dari jabatan Ketua DPR dan akan digantikan Setya Novanto. Akbar Tanjung khawatir hal ini memicu konflik baru.

Solopos.com, JAKARTA — Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengkritik keputusan partai itu mencopot Ade Komarudin (Akom) dari kursi Ketua DPR dan mengembalikan Setya Novanto ke jabatan itu. Menurutnya, keputusan itu akan memicu konflik baru dalam partai tersebut.

Advertisement

“Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru,” ujar Akbar, Rabu (23/11/2016). Menurutnya, di tengah upaya Golkar melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pilkada serentak maupun Pemilu 2019, konflik baru itu akan melemahkan Golkar sendiri. DPP Partai Golkar, ujarnya, seharusnya tidak mengambil keputusan itu secara sepihak tanpa membicarakannya dengan para senior Partai Golkar.

“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait Ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran dari para senior,” ujarnya.

Dia menyarankan agar pendapat Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat dipertimbangkan dalam membuat setiap keputusan penting. “Kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stake holder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” ujar Akbar.

Advertisement

Pada bagian lain, Akbar mengungkapkan bahwa untuk pergantian Ketua DPR, Partai Golkar juga tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Namun harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan alasan yang kuat.

Menurut Akbar, Setya Novanto berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Karena itu, DPP Partai Golkar harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto. “Alasan ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum,” ujar Akbar yang juga mantan Ketua HMI tersebut.

Akbar juga mengingatkan kepada DPP Partai Golkar bahwa Akom bagaimanapun adalah orang lama yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai telah terbukti. Apalagi Ade telah merintis karier politik dari bawah. ”Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif