SOLOPOS.COM - Mobil terbakar saat unjuk rasa 4 November di Jakarta, Jumat (4/11/2016) malam. (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Polri diminta tak berlebihan menghadapi rencana demo 2 Desember mendatang.
Solopos.com, JAKARTA — Politikus PKS yang juga Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersikap proposional dalam menyikapi rencana Aksi Bela Islam III. Namun dia meminta polisi tetap waspada terhadap mereka yang ingin merusak nilai-nilai Kebangsaan.
Menurut Hidayat, Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Muhammad Rizieq Shihab sudah menegaskan kalau gerakan tersebut super damai. Dengan demikian, aparat kepolisian tidak boleh berlebihan dalam menyikapinya.
“Bahwa kemudian ada yang punya agenda-agenda yang lain itu harus disikapi sebagai sesuatu yang mungkin ingin menunggangi atau ingin mengacaukan dan membuat citra negatif dari gerakan yang super damai itu,” kata Hidayat, Selasa (22/11/2016).
Menurutnya, sebaiknya justru pihak kepolisian memproporsionalkan masalah bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang dilakukan secara damai, konstitusional dan tidak anarkis. Namun, Hidayat mengaku setuju dengan imbauan Tito Karnavian bahwa Aksi Bela Islam III tidak boleh ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin merusak nilai berbangsa dan bernegara.
“Itu menurut saya harus dikritisi dan enggak boleh. Harus dicegah,” ujarnya. Baca juga: Polri Selidiki Aktor Dugaan Makar Demo 25 November/2 Desember.
Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhroh menduga pernyataan Kapolri yang menengarai adanya rencana makar itu lebih dilatari kekhawatiran jumlah pendemo yang jumlahnya lebih besar ketimbang jumlah personel polisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Kekhawatiran ini didasarkan pengalaman saat aparat kepolisian dan TNI ‘mengamankan’ unjuk rasa 4 November lalu. Jumlahnya [pendemo] yang sangat besar akan membuat kerepotan Polri, meskipun sudah ditambah TNI,” ujarnya.
Karena itulah, imbuhnya, sinyalemen adanya rencana makar oleh kelompok tertentu dalam unjuk rasa menuntut penahanan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tersangka dugaan penistaan agama, lebih didasari rumor belaka. “Seharusnya dalam bernegara tidak hanya semacam diwarnai oleh rumor politik atau fitnah politik atau praduga yang luar biasa,” ujarnya.