SOLOPOS.COM - Perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di Solo. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Lalu lintas Solo, warga di kawasan Nusukan keberatan jika perlintasan sebidang liar ditutup.
Solopos.com, SOLO — Sejumlah warga keberatan dengan rencana pemerintah menutup perlintasan sebidang liar.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyebutkan sekitar 10% perlintasan sebidang di Pulau Jawa tidak resmi alias liar.
Berdasarkan data terakhir yang dilansir Kementerian Perhubungan, total ada 4.302 perlintasan sebidang di Pulang Jawa. Dari jumlah tersebut, 410 perlintasan di antaranya merupakan perlintasan sebidang liar.
Berdasarkan data terakhir yang dilansir Kementerian Perhubungan, total ada 4.302 perlintasan sebidang di Pulang Jawa. Dari jumlah tersebut, 410 perlintasan di antaranya merupakan perlintasan sebidang liar.
Sedangkan perlintasan sebidang resmi di Jawa ada 3.892 lokasi, dengan perincian 969 lokasi dijaga dan 2.923 lokasi tidak dijaga.
Ketua RW 017 Kelurahan Nusukan, Sigit Parminto, mengatakan di sekitar tempat tinggalnya ada tiga perlintasan sebidang liar di RW 013, RW 014, dan RW 017. “Sejak pindah di sini tahun 1980, perlintasan itu sudah ada. Sudah dimanfaatkan warga untuk jalur alternatif,” kata dia saat ditemui wartawan di Astana Oetara, Senin (21/11/2016) siang.
“Kalau untuk pengendara sepeda motor mungkin tidak masalah harus memutar, ini juga dipakai bakul gerobak dan pesepeda. Kasihan kalau harus memutar balik,” jelas dia.
Alih-alih menutup perlintasan sebidang liar, dia meminta pemerintah mencarikan solusi untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas warga.
“Ya semestinya pemerintah juga memberikan solusi. Selama ini ketika ada sepur mau lewat, pasti dari jauh sudah ada yang memperingatkan. Warga di sekitar sini juga sudah hafal dengan jadwal kereta melintas,” terang dia.
Senada dengan Sigit, Lurah Kadipiro, Sugeng Budi Prasetyo, juga keberatan apabila sejumlah perlintasan sebidang liar di wilayahnya ditutup. Perlintasan tersebut menjadi jalur alternatif warga untuk memecah kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang Palang Joglo.
“Kalau ditutup, jangan. Tapi kalau mau dibangunkan flyover, warga pasti setuju,” kata dia.
Sugeng mengaku hingga saat ini belum mendengar rencana penutupan perlintasan sebidang di wilayah Kadipiro.
Ditemui sebelumnya, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Edi Nursalam, menyampaikan jumlah perlintasan tidak resmi saat ini semakin bertambah banyak dengan perkembangan permukiman.
“Kami minta pemda peduli pada permasalahan perlintasan sebidang liar. Dengan intensitas kereta di Jawa yang tinggi menyusul pengoperasian sebagian double track, kalau dibiarkan ini bisa jadi kuburan,” katanya saat ditemui wartawan, belum lama ini.
Edi mengatakan tidak mudah mengarahkan pemda untuk menutup perlintasan sebidang tidak resmi. Niat baik pemerintah mengupayakan keselamatan lalu lintas berbenturan dengan kepentingan masyarakat.
“Ini memang dilematis. Tapi yang perlu diingat, keselamatan warga itu menjadi yang utama. Jangan sampai ada pembiaran,” pesan dia.