SOLOPOS.COM - Polisi berjaga di depan Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/11/2016).(JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Satu lagi hoax beredar. Polda Metro Jaya membantah rumor SE tentang pungutan pengamanan demo 2 Desember senilai Rp200.000/keluarga.
Solopos.com, JAKARTA — Kepolisian mengklarifikasi beredarnya rumor soal surat edaran (SE) yang meminta setiap keluarga membayar Rp200.000 guna keperluan pengamanan mengantisipasi dampak demo 25 November dan 2 Desember nanti. Rumor itu dipastikan hoax alias palsu.
Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono menyebutkan bahwa isi surat edaran tersebut tidak benar. Menurutnya, penyebaran surat edaran tersebut dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Surat edaran itu tidak betul. Ada orang-orang tidak bertanggung jawab tentang itu dan ini sudah diklarifikasi Kapolres,” jelas Awi, Senin (21/11/2016).
Menurut Awi, polisi tidak ada punya kaitan dengan permintaan dana tertentu terkait pengamanan Ibu Kota karena operasi kepolisian sudah didukung oleh dana kontijensi dan Dipa Polri. Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya melakukan pengamanan di 26 titik di Ibu Kota dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan RT/RW.
Sebelumnya, beredar surat edaran yang meminta partisipasi warga di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebesar Rp200.000. Surat tersebut dibubuhi tanda tangan Ketua RW 008 atas nama WJM Sutjipto dan Kabid Kam RW 008 atas nama Sammi Sariton.
Adapun pungutan dana tersebut, dalam surat edaran, disebutkan guna mendukung operasional 20 anggota Brimob dari Kalimantan Barat ditambah 6 personel TNI dalam mengantisipasi dampak demo 25 November dan 2 Desember. Disebutkan pula bahwa total kebutuhan dana mencapai Rp120 juta.