SOLOPOS.COM - Beberapa orang penghuni stan di dalam kawasan Pasar Seni Gabusan. Foto diambil Kamis (17/11) sore. (Harian Jogja/Arief Junianto)
Pasar Seni Gabusan lahannya merupakan milik pemerintah desa, yang rencananya akan dibeli Pemkab Bantul
Harianjogja.com, BANTUL -Tak hanya kalangan pemuda saja yang menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membeli lahan Pasar Seni Gabusan, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Timbulharjo pun mengaku ragu.
Ketika ditemui di kantornya, Kamis (17/11/2016) siang, Lurah Desa Timbulharjo Kandar mengakui bahwa pihaknya berada di posisi dilematis untuk melepaskan lahan seluas 4 hektar itu kepada pihak Pemkab Bantul. Pasalnya jika mengacu pada regulasi yang berlaku, pihaknya harus mencari lahan pengganti dengan luasan sama.
“Anda tahu sendiri, Mas. Di [kecamatan] Sewon, mana ada lahan kosong seluas itu,” katanya.
Selain itu, penentuan harga melalui apraisal nantinya juga pasti tidak akan setimbang dengan harga yang ditetapkan di pasaran. Hal itu dihawatirkan akan membuat pihaknya mengalami kerugian materiil jika harus mencari lahan pengganti dengan luasan yang sama. “Karena harga pasaran biasanya jelas lebih mahal dari hasil apraisal Pemkab Bantul kan,” ucapnya.
Dari total 4 hektar lahan PSG, Kandar menjelaskan sebagian besar memang merupakan lahan berstatus tanah pelungguh. Sedangkan sebagian kecil lainnya berstatus sebagai tanah kas desa.
Lebih jauh Kandar menjelaskan, wacana pembelian lahan PSG itu sebenarnya sudah ia dengan dua tahun silam. Namun lantaran itu hanya sebatas wacana, pihaknya pun tidak meresponnya secara intens. Termasuk di antaranya komunikasi dengan pihak Badan Pemusyawarakatan Desa (BPD) Timbulharjo, ia mengaku belum membahasnya secara fokus dan detail. “Sampai sekarang bahkan belum ada pembahasan yang fokus mengarah ke sana [Pasar Seni Gabusan],” tukasnya.
Saat ditanya mengenai potensi PSG sendiri, Kandar tak menampiknya bahwa lokasi PSG sangat strategis jika dikembangkan sebagai salah satu ikon destinasi wisata di Bantul. Itulah sebabnya, ia sendiri heran gagalnya Pemkab Bantul mengembangkan kawasan tersebut.