SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelayanan perizinan (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Pelayanan warga kini berpindah ke rumah perangkat desa.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Balai Desa Dadapayu, Semanu, Gunungkidul kosong dari aktifitas perangkat desa sejak sepekan terakhir, buntut konflik pelengseran kepala desa Rukamto. Pelayanan warga kini berpindah ke rumah perangkat desa.
Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Dadapayu, Semanu Rusdi mengungapkan, puluhan pamong desa membuktikan janjinya untuk mogok bekerja di kantor desa. Mereka menuntut kepala desa Rukamto mundur dari jabatannya karena terlibat kasus pungutan liar (pungli). Langkah itu diambil sebagai bentuk dukungan kepada ratusan warga Dadapayu yang meminta kepala desa lengser.
Hingga Kamis (17/11/2016), puluhan perangkat desa tidak menginjakkan kaki ke balai desa. Pelayanan kepada warga kata Rusdi kini dilakukan sejumlah rumah pribadi perangkat desa. “Misalnya kalau ada yang mau mengurus pertanahan ke rumah Kabag Pertanahan, kalau mau urusan perencanaan di rumah saya. Jadi sekarang ini layanan pindah ke rumah pernagkat desa,” ungkap Rusdi, Kamis (17/11/2016).
Para pamong kata dia sepakat tidak mau dipimpin oleh Rukamto. Alhasil, kepala desa yang baru menjabat sepuluh bulan itu sepanjang pekan ini hanya bekerja sendiri di kantor. “Kalau ada warga yang perlu dengan kepala desa, mereka datang ke balai desa dilayani sendiri sama pak kepala desa,” tuturnya lagi. Rukamto nekat bekerja sendirian tanpa didukung perangkatnya karena ia menolak mengundurkan diri dari jabatannya meski didesak ratusan warga Dadapayu.
Kepala Dusun Nogosari, Dadapayu Jumadi membenarkan, dirinya tak berkantor ke balai desa sejak para pamong sepakat mogok bekerja di balai desa terhitung Kamis pekan lalu. “Layanan ke warga dilayani di rumah, kalau warga masih butuh tandatangan kepala desa silakan datang ke balai desa,” tutur Jumadi.
Akibat aksi mogok kerja para perangkat desa, pembangunan di Dadapayu kini terhambat. Hingga November ini, pemerintah desa belum menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Diakui Jumadi, keputusan puluhan pamong untuk mogok kerja di balai desa memiliki sejumlah risiko. Mislanya ancaman sanksi dari pemerintah kabupaten serta terganggunya layanan ke masyarakat. Risiko tersebut kata dia terpaksa ditempuh, karena para perangkat mendukung keputusan warga agar Rukamto mundur dari jabatannya.
Rukamto sendiri saat berhadapan dengan ratusan massa warga menyatakan menolak mundur dari jabatannya meski dirinya terlibat kasus pungli. Dirinya menegaskan, akan mengikuti proses hukum yang berlaku sehingga tidak akan mengundurkan diri.