SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Angkutan umum Solo, Pemkot akan mengadakan 30 mobil feeder untuk menggantikan angkot.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan pengadaan barang berupa 30 unit mobil feeder (pengumpan) sebagai pengganti angkutan kota (angkot) pada 2017.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Solo telah menyepakati penganggaran senilai Rp6 miliar untuk program tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan dana Rp6 miliar tersebut disepakati dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), belum lama ini. Masing-masing mobil feeder nilainya Rp200 juta.
Ketua Komisi II DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan dana Rp6 miliar tersebut disepakati dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), belum lama ini. Masing-masing mobil feeder nilainya Rp200 juta.
“Anggaran Rp6 miliar itu yang disetujui dalam pembahasan KUA-PPAS,” ujar dia melalui pesan singkat kepada Solopos.com, Senin (14/11/2016).
Anggota Komisi II DPRD Solo, Suharsono, mengatakan pengadaan mobil itu akan dilakukan melalui sistem lelang secara online. Ia mengatakan seluruh lelang dari organisasi perangkat daerah (OPD) akan menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) mulai 2017.
Menurut dia, pengelolaan mobil yang diadakan Pemkot tersebut akan diserahkan kepada koperasi. Hal itu karena Pemkot tak bisa menyerahkan mobil yang didanai APBD tersebut kepada perseorangan.
“Aturannya memang yang menerima harus berbadan hukum, enggak bisa perseorangan. Nanti akan buat koperasi untuk mengelola,” kata dia.
Ia menyatakan perlu ada tindak lanjut pembicaraan secara teknis mengenai pengelolaan kendaraan tersebut. Salah satu yang menjadi catatan adalah sistem upah, bisa dengan upah ataukah dengan sistem setoran.
“Secara terperinci saya belum tahu masalah pengelolaannya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan selain feeder, Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki program pengadaan alat uji kendaraan bermotor senilai Rp5,5 miliar. Menurut dia, alat itu awalnya akan diadakan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Anggaran dari pusat batal sehingga pengadaannya menggunakan APBD,” ujar dia saat berbincang dengan Solopos.com, Senin.