SOLOPOS.COM - Ribuan orang memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta, Jumat (4/11/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Istana mengungkapkan alasan Presiden Jokowi tak menemui kelompok pendemo meskipun telah bersafari selama sepekan terakhir.
Solopos.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah langkah konsolidasi atau safari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan sepekan penuh setelah aksi demo 4 November 2016 karena adanya indikasi dan upaya pelengeseran. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung juga mengungkapkan alasan Presiden tidak menemui kelompok-kelompok yang berdemo.
Pramono tidak menampik bahwa Presiden bisa saja bertemu dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu. Hanya saja, politikus PDIP ini menyatakan Presiden akan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini.
Tercatat, pada pekan lalu Presiden mengunjungi mengundang sejumlah ulama, Brimob, serta satuan-satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Enggak. Yang jelas presiden berkomunikasi, bersilaturahmi, berdialog dengan siapapun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan,” kata Pramono di kantornya, Senin (14/11/2016).
Menurut Seskab, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengunjungi kantor PB NU, Muhammadiyah, mengundang ulama, dan berkunjung ke satuan-satuan elite TNI adalah untuk meyakinkan masyarakat. Presiden ingin menyampaikan kepada publik bahwa dirinya tidak melindungi atau mengintervensi dalam persoalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti itu. Polri sendiri direncanakan menuntaskan penyelidikan ini pada pekan ini. “Mudah-mudahan segera ada keputusan,” ujarnya.
Pramono menuturkan pemerintah mengharapkan tidak ada demonstrasi lanjutan pada 25 November 2016 karena kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok telah ditangani Polri secara terbuka dan transparan.
“Negara ini memang negara hukum, negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik siapapun yang melakukan itu,” tutur Seskab.