SOLOPOS.COM - Bupati Gunungkidul Badingah saat meresmikan gedung baru RSUD Wonosari. Ia pun menyempatkan diri meninjau beberapa gedung baru dan menyapa sejumlah petugas pelayanan pendaftaran di ruang VIP Selasa (17/5/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
RSUD Wonosari menyiapkan form edukasi untuk pasien
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari menyiapkan formulir edukasi untuk setiap pasien yang menjalani rawat inap.
Upaya itu dilakukan untuk menekan adanya kesalahan komunikasi antaran pasien dengan pihak rumah sakit dalam proses penggunaan kartu jaminan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari Aris Suryanto mengakui, komunikasi antara manajemen rumah sakit dengan pasien masih belum terjalin dengan baik. Hal itu terlihat masih adanya pasien, khususnya keluarga kurang mampu pemegang kartu jaminan yang mengeluhkan terhadap pelayanan yang diberikan.
“Kita sudah lakukan penelusuran dan ada petugas yang memberikan pelayanan kurang. Kepada yang bersangkutan, kami juga telah memberikan teguran, dengan harapan agar lebih ramah lagi dalam memberikan pelayanan,” kata Aris kepada wartawan, Kamis (11/10/2016).
Dia menjelaskan untuk menekan munculnya keluhan dari pasien, manajemen RSUD sudah menyiapkan form edukasi. Dalam form ini berisi tentang standarisasi pelayanan hingga masalah pembiayaan yang akan digunakan.
Selama ini, kata Aris, masih banyak pasien pemegang kartu jaminan (semisal KIS) yang merasa saat sudah menunjukan kartu yang dimiliki sudah selesai. Padahal sesuai dengan prosedur yang ada, pemegang kartu harus mengurus beberapa persyaratan sehingga proses jaminan bisa dicairkan.
“Nantinya setiap pasien akan diberikan form edukasi ini, maksimal tiga hari setelah menjalani perawatan. Di situ nanti, pasien akan diminta memilih apakah proses pembayaran dilakukan sendiri atau menggunakan kartu jaminan,” papar pria berkacamata ini.
Dia pun berharap, inovasi dalam pelayanan ini bisa mengurangi kesan negatif terhadap pelayanan di RSUD Wonosari. Selain itu, upaya tersebut juga sebagai bentuk peningkatan pelayanan pasca memeroleh akreditasi paripurna dari tim akreditasi beberapa waktu lalu.
“Sebenarnya kami sudah berikan pemahaman ke pasien melalui komunikasi lisan. Namun hal tersebut dirasa belum efektif karena masih ada keluhan. Untuk itu, form edukasi diberikan sebagai upaya memberikan solusi,” imbuh Aris.
Sebelumnya, salah seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) Murni, warga Dusun Tumpak, Desa Ngawu, Playen harus mengalami proses yang berliku untuk bisa menggunakan jaminan tersebut.