SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Prona sertifikat tanah gratis akan diberikan untuk 15.500 warga di Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Sebanyak 15.500 warga Gunungkidul tahun depan bakal mendapat Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) untuk pengurusan sertifikasi tanah. Program Prona jangan lagi membebani masyarakat.
Sekda Gunungkidul Supartono mengatakan, pada 2017 wilayah ini mendapat alokasi Prona untuk 15.500 warga. Program setifikasi tanah yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu tidak memungut biaya dari masyarakat alias gratis.
Namun ia mengakui, di tingkat desa pungutan biaya administrasi untuk Prona masih terjadi. Karenanya ia meminta, pemerintah desa menggratiskan biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah bagi warga yang mendapat Prona.
“Kalau bisa yang dari masyarakat [pemungutan biaya administrasi] dihindari,” kata Supartono, Kamis (10/11/2016).
Pemerintah desa kata dia dapat menganggarkan biaya administrasi pengurusan setifikasi tanah Prona melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Supartono juga mengingatkan pemerintah desa untuk mulai memasukkan poin pembiayaan sertifikasi tanah Prona di APBDes 2017 yang saat ini tengah disusun.
Bersambung halaman 2
Supartono juga mengingatkan pemerintah desa untuk mulai memasukkan poin pembiayaan sertifikasi tanah Prona di APBDes 2017 yang saat ini tengah disusun.
Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, kebijakan membiayai sertifikasi tanah menggunakan APBDes merupakan langkah tepat. Hal tersebut kata dia dapat menghindarkan pemerintah desa dari indikasi korupsi.
Pembiayaan sertifikasi tanah melalui APBDes akan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pemerintah desa tidak perlu memungut lagi dana dari masyarakat.
“Kalau dimasukkan dalam APBDes, selamat anda semua. Silakan dirembug bersama sehingga anggaran bisa disalurkan untuk Prona,” kata Badingah.