SOLOPOS.COM - Warga menyegel ruang kepala Desa Dadapayu Semanu Gunungkidul, Senin (31/10/2016). (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Pungli Gunungkidul yang dituduhkan telah dilakukan oleh Kepala Desa Dadapayu berbuntut panjang
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Puluhan perangkat Desa Dadapayu, Semanu, Gunungkidul sepakat mogok kerja menyusul konflik yang melibatkan kepala desa setempat akibat skandal pungutan liar (pungli). Ratusan warga Dadapayu kembali memanas setelah kepala desa ingkar janji untuk mengundurkan diri.
Ratusan warga Desa Dadapayu kembali menggeruduk balai desa setempat pada Kamis (10/11/2016) siang. Warga beserta perangkat desa dan jajaran pemerintah kecamatan berkumpul untuk mendengarkan pernyataan kepala desa Rukamto yang belakangan menuai protes warga karena melakukan pungutan liar.
Sebelumnya Rukamto berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak oleh warga. Namun pada pertemuan Kamis, Rukamto mengingkari janjinya. “Saya menjalani hukum yang berlaku dan akan berhenti apabila bupati memberhentikan secara jalur hukum,” kata Rukamto.
Pernyataan Rukamto yang ingkar janji tersebut sontak membuat ratusan warga yang hadir di balai desa memanas. Para warga sempat menahan ia pulang dari balai desa sekitar tiga jam lamanya. Warga bahkan nyaris membakar mobil Rukamto. Rukamto akhirnya dapat pulang setelah mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.
“Ingkar janji itu yang membuat warga memanas,” ujar Jumadi salah satu perangkat desa.
Tidak hanya warga yang marah, para perangkat desa Dadapayu ikut memanas akibat pernyataan Rukamto. Puluhan perangkat desa akhirnya sepakat mogok kerja terhitung Kamis.
Mogok kerja itu disepakati seluruh perangkat desa mulai dari kepala dusun hingga staf di balai desa. Totalnya berjumlah sekitar 30 orang. “Mogok kerja akan dilaksanakan sampai kepala desa mengundurkan diri,” tegasnya lagi.
Menurut Jumadi, banyak hal menjadi pertimbangan para pamong desa untuk mogok kerja. Akibat konflik yang mendera Dadapayu, pembangunan di desa terhambat. Bahkan gaji para pamong desa dua bulan tidak cair.
“Gaji pamong untuk September dan Oktober tidak cair karena konflik ini. APBDes [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] 2017 juga tidak ditindaklanjuti dan belum selesai sampai sekarang,” paparnya.