SOLOPOS.COM - Dua orang melakukan aksi pemasangan poster bernada sindiran di mobil ambulan milik RSUD Wonosari, Kamis (20/10/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Jaminan kesehatan bagi warga miskin membuat bingung warga Gunungkidul, Dikin
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari kembali mendapatkan sorotan publik. Pasalnya pelayanan di rumah sakit itu dirasa masih berbelit. Sebagai imbasnya ada keluarga kurang mampu pemegang kartu jaminan harus membayar Rp5,5 juta untuk bisa pulang dari perawatan.
Peristiwa kurang mengenakan ini dialami oleh keluarga Dikin, warga Dusun, Tumpak, Desa Ngawu, Kecamatan Playen. Masalah ini bermula saat istrinya Murni harus dirawat di RSUD karena sakit mulai Jumat (4/11/2016) hingga Selasa (8/11/2016). Namun sebelum pulang dari ICU, Dikin mengaku diminta untuk melunasi biaya selama perawatan dan obat sebesar Rp5,5 juta.
Peristiwa kurang mengenakan ini dialami oleh keluarga Dikin, warga Dusun, Tumpak, Desa Ngawu, Kecamatan Playen. Masalah ini bermula saat istrinya Murni harus dirawat di RSUD karena sakit mulai Jumat (4/11/2016) hingga Selasa (8/11/2016). Namun sebelum pulang dari ICU, Dikin mengaku diminta untuk melunasi biaya selama perawatan dan obat sebesar Rp5,5 juta.
“Saya jelas kaget, apalagi istri saya juga pemegang Kartu Indonesia Sehat,” kata Dikin kepada wartawan, Rabu (9/11/2016).
Dia menjelaskan, di awal menjalani masa perawatan sudah memberikan beberapa persyaratan yang dibutuhkan sebagai pemegang kartu jaminan. Beberapa syarat itu antara lain fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan KIS.
Dikin pun merasa dengan adanya proses tersebut, maka kewajiban sebegai pemegang kartu jaminan sudah selesai. Namun ternyata hal itu berkebalikan, karena saat istrinya akan keluar masih diminta membayar sejumlah uang dengan alasan proses jaminan belum diurus. “Saya terpaksa mencari pinjaman agar Murni bisa di bawa pulang,” katanya.
Bersambung halaman 2
Menurut dia, kekecewaan terhadap pihak RSUD bukan hanya terletak harus membayar biaya perawatan semata. Sebab dalam proses pelayanan dirasa kurang mengenakkan karena petugas terkesan ketus dalam melayani.
“Kalau tidak bisa mengurus jaminan, maka pasien harus bayar, tidak peduli itu miskin atau miskin,” kata Dikin saat menirukan jawaban petugas dalam proses penyelesaian administrasi untuk istrinya.
Ditambahkan Dikin, meski harus membayar uang perawatan terlebih dahulu, namun setelah mengurus ke Kantor BPJS pada kemarin pagi ternyata biaya perawatan milik Murni bisa tercover jaminan.
Dia pun merasa heran dengan kejadian yang terjadi selama di rumah sakit dan bertanya terkait dengan permintaan petugas terkait dengan kartu jaminan. “Seharusnya kan bisa langsung saat itu juga, tapi ini prosesnya ribet bahkan sampai harus mengeluarkan uang terlebih dahulu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi mengakui belum menerima aduan secara langsung mengenai masalah yang dialami keluarga Dikin. Namun demikian, ia kasus itu bisa menjadi perhatian dari manajemen RSUD untuk mengubah bentuk dan mutu pelayanan yang lebih baik lagi. “Jelas kalau itu benar pasti menjadi preseden yang buruk,” katanya.
Dia pun berharap agar pihak rumah sakit benar-benar menjelaksan bagaimana alur proses klaim jaminan sejak pasien ditangani. Jangan sampai, ada komunikasi yang terputus karena dampaknya bisa fatal.
“Tidak semua orang tahu alurnya seperti apa, jadi petugas harus benar-benar memberikan arahan karena itu juga sebagai bentuk pemberian pelayanan yang terbaik,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Wonosari belum bisa dikonfirmasi. Saat mencoba menghubungi PPID RSUD Aris Suryanto tidak mendapatkan jawaban. Begitu pula saat mengirimkan pesan singkat, namun juga belum mendapatkan balasan.