SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang gaji (JIBI/Solopos/Dok.)
Anggaran Tulungagung digunakan untuk menalangi gaji bagi PNS Pemprov Jatim.
Madiunpos.com, TULUNGAGUNG – Gaji untuk 1.173 pegawai negeri sipil (PNS) bagian tenaga pendidik dan nonkependidikan tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung yang baru beralih status menjadi pegawai Pemprov Jatim untuk sementara ditalangi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
“Karena memang belum dianggarkan, gaji mereka sementara dibayar menggunakan kekuatan anggaran APBD, sama seperti sebelum status mereka dialihkan berdasar peraturan pemerintah yang baru,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Hendry Setyawan di Tulungagung, Selasa (8/11/2016).
Dia memastikan pembayaran gaji 1.173 PNS pendidik dan nonpendidik di lingkup SMA/SMK sepenuhnya sudah teratasi. “Kasihan mereka ketika telah bekerja, namun gaji yang didapat belum jelas. Makanya setelah diminta agar tetap menganggarkannya kami juga menganggarkan,” kata dia.
Hendry mengatakan nantinya pemprov diharap menganggarkan gaji, sehingga secara otomatis pembayaran gaji menggunakan dana APBD akan terhenti. Nantinya jumlah yang tidak terpakai tersebut akan masuk dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Dimintai konfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Hariyo Dewanto Wicaksono mengatakan tidak masalah jika para tenaga pendidikan dan nonkependidikan ditarik pemerintah provinsi, gajinya masih dianggarkan dalam APBD.
“Tidak masalah jika status PNS mereka telah beralih namun gaji masih dibayar dari sini. Sebab seperti halnya PNS yang mutasi ke daerah lain namun selama beberapa bulan gajinya masih di sini sambil menunggu prosesnya selesai,” kata dia.