SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pungli atau pungutan liar di Jateng banyak terjadi pada pelayanan pembuatan e-KTP.
Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota di seluruh kabupaten dan kota di Jateng untuk turun tangan memberantas praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan KTP elektronik (e-KTP) di daerahnya masing-masing.
Instruksi Ganjar ini menyikapi hasil dari observasi dan investigasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik. “Bupati dan wali kota, khususnya untuk e-KTP harus turun dan bersihkan semua yang ada [pungli] pada pelayanan. Itu sebenarnya tidak hanya KTP, karena ada kartu keluarga, surat pengantar, dan lain-lain. Ini yang mulai sekarang harus betul-betul diperbaiki,” tegas Ganjar seperti dilansir situs resmi Pemprov Jateng, Selasa (8/11/2016).
Ganjar menyebutkan berdasarkan hasil survei ORI, Jateng merupakan salah satu dari 12 provinsi yang ditemukan adanya praktik pungli dalam pembuatan e-KTP. “Saya sudah mengontak ORI Pusat dan Jateng untuk meminta data, termasuk tempatnya di mana,” ujar Ganjar.
Ganjar menilai kondisi blangko e-KTP yang saat ini masih minim sangat rawan terjadinya praktik pungli. Ia mencontohkan, saat kondisi blangko e-KTP kosong atau sedikit, maka rentan muncul kalimat, ”mau cepet atau enggak,” dari petugas. Kalimat itu mengartikan kalau ingin cepat harus memberi setoran sejumlah uang kepada petugas.
”Saat Ombudsman ke sini [Pemprov Jateng] saya mendorong supaya dilakukan OTT [operasi tangkap tangan] oleh mereka. Jika mereka melakukan survei di banyak tempat dan menemukan pungli, maka di-OTT saja langsung,” imbau Ganjar.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya