SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Googleimage)
Pungli Gunungkidul menyasar hibah BOP PAUD
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Komisi D DPRD Gunungkidul mengendus adanya potensi pungutan liar dalam penyaluran hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp14,3 miliar. untuk menghindari penyimpangan itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diminta menerbitkan edaran bebas pungutan.
Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno menilai potensi pungli harus dihilangkan karena hal tersebut sangat merugikan. Ia mencontohkan, untuk hibah PAUD harus bebas pungli karena bantuan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan lembaga tersebut.
“Dana PAUD sangat minim, jadi sangat tidak elok jika bantuan tersebut dilakukan pemotongan,” katanya, Minggu (6/11/2016)
Politikus PDI Perjuangan ini pun berharap agar Disdikpora mengambil tindakan nyata untuk memastikan bantuan diterima sesuai dengan nominal yang diberikan.
“Jika memang ada oknum nakal yang memotong silahkan laporan. Kalau tidak berani melapor ke dinas, bisa dilakukan ke dewan pasti akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid menegaskan, pihaknya siap menerbitkan surat edaran bebas pungutan. Bahkan edaran ini tidak hanya menyangkut masalah bantuan PAUD, sebab juga menyasar ke proses pencairan dana yang lain.
“Kita sedang buat drafnya. Jika sudah selesai nanti akan diedarkan ke seluruh sekolah dan satuan lembaga pendidikan di Gunungkidul,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk hibah PAUD senilai Rp14,3 miliar untuk 1.183 lembaga PAUD dan lembaga setingkat non formal lainnya. Rencana bantuan diberikan ke setiap anak sebesar Rp600.000 dengan total bantuan maksimal Rp36 juta.