SOLOPOS.COM - ilustrasi
Sepanjang 2016, TPR Kuwaru itu hanya menyumbang PAD sebesar Rp143,4 juta.
Harianjogja.com, BANTUL -Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Tempat Pungutan Retribusi (TPR) objek wisata (obwis) pantai masih belum merata. Kendati sudah terjadi dari tahun ke tahun, pihak terkait belum juga bisa menemukan solusinya.
Berdasar catatan Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul, dari total lima TPR obwis pantai yang ada di Bantul, TPR Pantai Kuwaru masih tercatat sebagai penyumbang PAD terendah. Sepanjang 2016, TPR pantai yang berada di kawasan Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan itu hanya menyumbang PAD sebesar Rp143,4 juta saja.
Bahkan saat bulan Juli lalu, saat momentum liburan panjang, TPR obwis di Pantai Kuwaru hanya menyumbang Rp32,8 juta saja. Sementara saat bulan Juni dimana merupakan momentum paceklik bagi PAD retribusi TPR obwis di Bantul, TPR Pantai Kuwaru tercatat hanya menyumbang PAD sebesar Rp5 juta saja.
Diakui Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul Bambang Legowo, hal ini merupakan persoalan klise yang nyaris tak bisa ia selesaikan. Bahkan hingga pariwisata dan kebudayaan rencananya akan dipisah menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda tahun 2017 mendatang, ia mengaku belum memiliki solusinya.
Bambang menjelaskan, persoalan itu muncul terutama setelah dibangunnya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang membentang di sepanjang pantai selatan DIY. Sejak adanya JJLS, pengunjung lebih banyak memilih TPR yang berada di sisi timur. “Karena akses jalan utama yang banyak dilalui pengunjung memang berada di sisi timur,” ucapnya.
Meski begitu, baginya yang terpenting adalah total realisasi PAD retribusi TPR itu sendiri. diakuinya, dari 7 TPR obwis yang ada di Bantul, total PAD yang bisa dicapainya hingga kini adalah sebesar Rp9,65 miliar. “Sedangkan target kami di APBD 2016 lalu sebesar Rp11 miliar. Di APBD Perubahan, ditambah Rp500 jutaan. Jadi sebelum Desember, kami harus mengejar ketinggalan Rp2 miliar,” terang Bambang.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya mengaku pihaknya lebih memilih fokus pada potensi kebocoran di TPR obwis tersebut. Menurutnya, timpangnya pendapatan di masing-masing TPR memang disebabkan oleh banyak faktor. “Tak hanya JJLS, tapi akses jalan pendukungnya juga berpengaruh. Saya kok lebih menyoroti potensi kebocorannya,” kata Setiya.
Meski tingkat kebocoran di TPR obwis kini sudah cenderung menurun, namun ia tak menampik kebocoran itu masih ada. “Terutama saat libur panjang,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, saat liburan Lebaran lalu, tercatat pihak petugas TPR terpaksa meloloskan pembayaran TPR selama 10-15 menit dengan dalih antrean panjang. Padahal, hal itu seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh DIspar Bantul dengan menambah personel petugas TPR.