SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Antara)
Dibutuhkan kesiapan menghadapi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan.
Harianjogja.com, JOGJA-Pada 2019, jaminan kesehatan milik pemerintah harus terintegrasi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan kesiapan menghadapi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan dengan mengembangkan jaringan rumah sakit.
Di DIY, jaminan kesehatan milik pemerintah seperti Jamkesda belum sepenuhnya terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jogja Sri Mugirahayu mengatakan, sampai saat ini baru Bantul, Gunungkidul, dan Kota Jogja yang telah terintegrasi. “Insya Allah Sleman sudah pasti 2017 akan integrasi dan Kulonprogo sedang dalam proses,” katanya dihubungi Harian Jogja, Jumat (4/11/2016).
Program integrasi ini juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri bahwa pada 2017 sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo, seluruh pemerintah daerah harus menganggarkan minimal 10% untuk dana kesehatan dan jaminan kesehatannya harus diintegrasikan pada BPJS Kesehatan, yang khusus menangani kesehatan individu. Program integrasi tersebut dalam rangka menuju 2019 seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Program integrasi ini akan berpotensi menambah peserta yang tercover BPJS Kesehatan. Jumlah pasien yang berobat di layanan kesehatan pun akan semakin meningkat. Agar pelayanan kesehatan tidak hanya terfokus di RS. dr. Sardjito, pihaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan. “Kalau di Jakarta itu sudah sangat sigap. Mereka mengembangkan puskesmas di kecamatan menjadi rumah sakit. Nah, karena puskesmasnya jadi rumah sakit, mereka membuat puskesmas baru untuk menggantikannya,” ujar dia.
Dengan penambahan fasilitas kesehatan, akses kesehatan lebih luas dan bisa merata sampai masyarakat di pinggiran. “Karena kita menerapkan sistem rujukan berjenjang agar tidak menumpuk di rumah sakit kota saja. Dengan begitu, tenaga kesehatan di pinggiran juga bisa hidup terjamin dan pekerjaannya juga jelas,” ungkapnya.
Sementara itu, dengan target 2019 seluruh masyarakat tercover BPJS Kesehatan, Sultan berharap ada pengembangan jaringan dari RSUP. dr. Sardjito di wilayah lain. Pengembangan rumah sakit dapat dilakukan di DIY bagian timur seperti Prambanan dan DIY barat seperti Kulonprogo. Tujuannya agar pada 2019 nanti seluruh masyarakat tidak terkonsentrasi ke RSUP dr. Sardjito sehingga rumah sakit ini bisa lebih fokus melayani masyarakat di jantung DIY dan sekitarnya.
“Maka saya berharap, ada tidak investor yang bisa bekerja sama dengan kabupaten/kota untuk bagi hasil membangun rumah sakit?,” kata Sultan.