SOLOPOS.COM - Pencairan di Glagah 2 terlihat lengang dan hanya dihadiri oleh tim dari PT Angkasa Pura 1 dan pihak perbankan di Balai Desa Glagah, Senin (26/9/2016). Pencairan bagi penggarap PAG ditangguhkan sesuai dengan permintaan perangkat Desa Glagah hingga kejelasan kompensasi dari Puro Pakualaman diketahui. (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo untuk ganti rugi akan kembali dibayarkan.
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah mengklaim sejumlah warga yang awalnya melakukan penolakan terhadap bandara melunak. Pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua akan dilakukan pekan depan.
(Baca Juga : BANDARA KULONPROGO : Akses ke Jateng Lewat Menoreh Jadi Lebih Mudah, Jogja Ditinggal?)
Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin menyampaikan untuk proses relokasi, dari 250 kepala keluarga (KK) yang minta direlokasi menurun jadi 200 KK. Tetapi pemerintah tetap menyediakan relokasi mandiri untuk 518 KK. Pada pekan depan akan dilakukan juga pembahasan mengenai konsep relokasi oleh Pemkab Kulonprogo bersama warga. Jika warga sudah setuju, kemudian melakukan pelepasan, sehingga diharapkan pada akhir Nopember bisa dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan bandara.
(Baca Juga : BANDARA KULONPROGO : Pekan Depan Pembayaran Ganti Rugi Tahap Kedua)
“Pekan depan masih ada empat hari untuk menyelesaikan sisa-sisa yang belum terbayarkan. Termasuk PAG [penggarap pakualaman ground]. Kalau lahan sudah selesai semua, kami serahkan ke Angkasa Pura untuk ground breaking,” ungkap dia, Jumat (4/11/2016)
Ari yang sejak awal mengawal proses sejak 2013 pengadaan lahan ini mengaku bersyukur dengan kemajuan pembangunan Bandara. Karena banyak penolakan di tengah warga.
“Saat menetapkan IPL sdh ada keberatan, IPL keluar digugat pengadilan. Saat di lapangan masih ada kendala yang WTT belum mau diukur. Musyawarah juga banyak tantangan. Tetapi semua permasalahan bandara sudah kita lampaui,” kata dia.
Terpisah, aktivis Wahana Tri Tunggal (WTT), LBH Jogja dan Walhi Jogja dalam konferensi pers kemarin mengecam rencana ground breaking pembangunan Bandara Kulonprogo dan pengumuman rencana studi Amdal. Karena rencana pembangunan bandara dinilai telah menimbulkan konflik sosial serta berada di kawasan lindung geologi dari bencana tsunami.
“Rencana studi Amdal yang baru dijalankan hari ini, di saat proses pengadaan tanah hampir selesai, ini tidak bisa diterima dengan akal sehat,” ungkap Hamzah Wahyudin di LBH Jogja.