SOLOPOS.COM - Rombongan Parampara Praja mengelilingi lokasi calon bandara dan sempat singgah sejenak di Pantai Congot, Temon, Kulonprogo, pada Kamis (3/11/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo ditinjau oleh para penasehat Gubernur DIY
Harianjogja.com, KULONPROGO-Rombongan Parampara Praja yang diketuai oleh Profesor Mahfud MD meninjau lokasi pembangunan Bandara Temon pada Kamis(3/11/2016). Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai pengecekan kesiapan yang akan menjadi masukan bagi Gubernur DIY.
Kunjungan diawali dengan digelar yang digelar di Setda Kulonprogo dan dilanjutkan dengan mengelilingi lokasi pembangunan bandara di Temon. “Saya lihat persiapannya sudah bagus dan tinggal mengkonfirmasi beberapa hal kecil,” ujar Mahfud MD.
Menurutnya, kunjungan ini merupakan insiatif dari tim penasihat gubernur ini yang akan dilaporkan langsung untuk menjadi pertimbangan selanjutnya. Ia mengatakan bahwa kunjungan tersebut memang dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta kesiapan Pemkab Kulonprogo menyambut mega proyek ini.
Adapun, rombongan yang juga terdiri dari GKR Mangkubumi, GPH Wijoyo Harimurti, dan Edi Suandi Hamid diterima oleh Asisten Sekda II Pemkab Kulonprogo, Triyono dan jajarannya.
Dalam diskusi tersebut, Edy Suandi Hamid yang merupakan ahli ekonomi menyampaikan bahwa masyarakat terdampak harus dibimbing untuk mampu berkiprah dalam bidang perekonomian yang berkembangan seiring pembangunan bandara.
Sementara itu, masyarakat terdampak yang berada di luar area pembebasan tanah juga harus diajak untuk meningkatkan pemahamannya untuk dokumen kepemilikan lahan. Pasalnya, keberadaan bandara menambah nilai ekonomi lahan sehingga rawan terjadi konflik dan penyalahgunaan.
Assek II Pemkab Kulonprogo, Triyono menyampaikan sejumlah persiapan yang telah dilakukan pemerintah daerah sejauh ini. “Sesuai arahan presiden, groundbreaking sudah bisa dilakukan akhir November,” jelasnya.
Pemerintah juga telah menyediakan pendamping bagi proses relokasi warga terdampak.
Selain itu, sudah dilakukan pula nota kesepahaman antara Pemkab Kulonprogo dengan Angkasa Pura untuk mememprioritaskan warga terdampak dalam perekrutan tenaga kerja baik dalam proses konstruksi dan di bandara. Telah disiapkan sekitar 70 pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan warga dengan dana dari APBD dan CSR Angkasa Pura.
Triyono juga menguraikan bahwa saat ini lahan milik pemerintah daerah dan desa sedang dalam proses validasi di BPN sehingga akan bisa dibayarkan dalam waktu dekat. Dengan demikian, hanya tinggal lahan PAG yang belum diganti rugi yang luasannya mencapai 160 hektar. Namun, adapula lahan milik warga yang sampai saat ini belum setuju dan akan menerima dana ganti rugi melalui konsinyasi di pengadilan.