SOLOPOS.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Pernyataan SBY tentang demo 4 November dikritik pengamat. Klarifikasi itu dinilai sebagai gaya lama seolah SBY menjadi korban politik.
Solopos.com, JAKARTA — Gaya Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi berbagai isu yang menerpanya justru dikritik pengamat. Kritik ini terutama tertuju pada tanggapan SBY terhadap isu liar yang disebutnya sebagai laporan intelijen yang ngawur atau error inteligence.
Dalam konferensi pers di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (2/11/2016), SBY menyatakan kegeramannya terhadap tuduhan adanya orang besar yang mendanai aksi demo 4 November 2016. Dia menyebutnya sebagai fitnah meskipun bersumber dari laporan intelijen.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menyebut hal itu sebagai gaya lama SBY. Dalam pernyataannya, seolah-olah SBY menjadi korban dari peristiwa politik saat ini.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menyebut hal itu sebagai gaya lama SBY. Dalam pernyataannya, seolah-olah SBY menjadi korban dari peristiwa politik saat ini.
“Ini gaya komunikasi lama seolah Presiden ke-6 menjadi victim atau korban dari peristiwa politik,” kata Ikrar di Jakarta dalam wawancara live dengan Prime Time News Metro TV, Rabu malam. “Contoh, [SBY] menyebut ada laporan intelijen. Sepengetahuan saya, media sosial itulah yang memberitakan mengenai adanya anggaran Rp10 miliar untuk menggerakkan ormas Islam.”
Ikrar mempertanyakan apakah informasi tersebut layak disebut sebagai informasi intelijen. Pasalnya, tudingan tersebut muncul di media sosial yang selama ini memang dipenuhi informasi tak bertanggung jawab. Bahkan menurut Ikrar, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak mudah membeberkan informasi ke publik.
Menurutnya, satu-satunya orang yang berhak menerima laporan intelijen dari BIN adalah Presiden yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, tuduhan tersebut muncul di media sosial dan kebenaran informasi itu tidak pernah terverifikasi.
Sebelumnya, dalam konferensi persnya, SBY mengkritik sikap pemerintah Presiden Jokowi dalam menghadapi demo 4 November. SBY bahkan membandingkannya dengan revolusi Arab Spring di Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman yang digerakkan media sosial. SBY mengklaim informasi yang diterimanya tidak asal-asalan, tapi sudah mengkrosceknya ke penyelenggara negara.
“Dalam menanggapi adanya informasi yang tidak berdasar, saya tidak asal bicara. Saya cari ketarangan, saya korek penyelenggara negara, jajaran pemerintahan, beliau-beliau, baru saya bicara. Karena saya mengetahui, mendengar, saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar seperti itu,” kata SBY. Baca juga: Sebut Intelijen Ngawur, SBY “Ajari” Jokowi Cara Menghadapi Demo 4 November.
Menanggapi kritik Ikrar untuk SBY, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, mengatakan pernyataan SBY sebagai reaksi yang wajar. Dia meminta pernyataan SBY tidak ditanggapi sepotong-sepotong. Baca juga: SBY Sebut “Unjuk Rasa Sampai Lebaran Kuda”, Pengamat: Itu Provokasi.
“Ini sangat natural dan lugas. Jangan dipotong-potong. Artinya, persoalan 4 November kalau [pemerintah] sekedar menutup demokrasi tidak akan selesai. Seperti orang sakit gigi kita hanya minum obat sakit kepala, ya enggak akan selesai,” kata Roy di Studio Metro TV dalam kesempatan yang sama.
Dia menegaskan inti pernyataan SBY adalah penilaian publik bahwa Ahok seolah kebal hukum karena penanganan kasusnya dinilai lamban. “Tidak ada salahnya membanding-bandingkan. Kasus Arswendo dulu cepat diproses, masyarakat melihat kasus Ahok itu tidak diproses dengan cepat.”