SOLOPOS.COM - Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar berunjukrasa terkait kasus dugaan penghinaan Alquran oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/10/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Agus Bebeng)
Ketua Apindo menilai demo 4 November merupakan campur aduk kepentingan lawan politik Jokowi, buruh, dan kelompok ultra kanan.
Solopos.com, JAKARTA — Kurang dari 24 jam lagi, massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) akan turun ke jalan menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menanggapi aksi itu, sejumlah kalangan khususnya partai politik pun membantah jika dalam demo tersebut juga disusupi oleh kepentingan politik.
Sebaliknya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini adanya kepentingan elite politik dalam unjuk rasa itu. Apalagi, momen tersebut bertepatan dengan memanasnya kondisi politik dalam pilkada, khususnya Pilkada Jakarta 2017.
“Iyalah, semua berkepentingan itu semua campur aduk. Mulai dari lawan politiknya Jokowi, buruh yang minta upah minimumnya dikoreksi, lalu ada golongan ultra kanan, ya macam-macam lah. Itu besok [demo] semua elite politik bermain, tapi ya enggak apa-apa kan demokratis,” ujarnya kepada Bisnis/JIBI, Kamis (2/11/2016).
Namun Hariyadi mengungkapkan jika demo tersebut tidak berpengaruh terhadap dunia usaha dan investasi. Dirinya menyadari unjuk rasa besar-besaran itu akan sedikit menganggu aktivitas belanja para konsumen. “Enggak, aman, enggak ada pengaruhnya kok. Ya kalau pengaruh kecil-kecilan saja besok restoran, mal, hotel, ya sepi karena pengunjung kan enggak mau repot kena macet,” ujarnya.
“Tapi dinamika ini tidak akan langsung membuat dunia usaha akan terganggu. Kan tujuan pendemo juga baik, mereka mengingatkan pemerintah agar tidak main-main atas kasus itu,” imbuhnya.
Dirinya meminta agar pemerintah memperhatikan apa yang diinginkan oleh para pendemo tersebut, seperti proses hukum untuk membuktikan apakah benar ada penistaan agama dalam pernyataan calon gubenur petahana itu. Di sisi lain, meski menganggap demo tak pengaruhi iklim investasi dan dunia usaha, Hariyadi membenarkan informasi ada sejumlah pengusaha, khususnya pengusaha ritel, meminta pengamanan dari aparat. “Ya itu memang ada, tapi dalam hal wajar,” tukasnya.
Di sisi lain, politikus Gerindra Supratman Andi Atgas tak menampik jika ada elit parpol yang turut mendanai berjalannya demo tersebut. “Kemungkinan bisa saja [elit parpol mendanai demo],” ujar Supratman. “Tapi salah kalau diklaim elite partai yang menggerakkan,” lanjutnya.
Menurut Ketua Baleg DPR itu, pernyataan yang dilontarkan oleh Ahok itu bisa membuat parah kebhinekaan di Indonesia. “Jadi penyelesaiannya segera proses dan adili Ahok. Kalau itu dilakukan pasti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan pulih,” lanjutnya.