SOLOPOS.COM - Warga menyegel ruang kepala Desa Dadapayu Semanu Gunungkidul, Senin (31/10/2016). (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Balai Desa Dadapayu disegel warga sehingga pelayanan lumpuh
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pelayanan di Kantor Desa Dadapayu, Semanu, Gunungkidul lumpuh akibat aksi penyegelan yang dilakukan ratusan massa pada Senin (31/10/2016). Warga tetap menuntut Kepala Desa Dadapayu Rukamto lengser.
Herman, warga Dadapayu yang merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat mengatakan, tidak ada pelayanan warga yang dilakukan pada Selasa (1/11/2016) di kantor desa. “Enggak ada pelayanan hari ini,” kata Herman, Selasa.
Pasalnya, Senin lalu ratusan warga menyegel ruang kepala desa dan menahan kunci sembilan ruangan lainnya di kompleks kantor desa termasuk ruang pelayanan.
Pasalnya, Senin lalu ratusan warga menyegel ruang kepala desa dan menahan kunci sembilan ruangan lainnya di kompleks kantor desa termasuk ruang pelayanan.
Warga marah sebab Kepala Desa Rukamto mengingkari janjinya untuk segera mengundurkan diri lantaran terlibat kasus pungutan liar (pungli).
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dadapayu Yudas Sutarto membenarkan, layanan kepada warga terhenti sepanjang Selasa. Sejatinya kata Yudas, layanan dibuka sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 15.30 WIB setiap harinya.
Lantaran kunci ruang pelayanan ditahan warga, perangkat desa tidak dapat melayani masyarakat.
Setelah melalui dialog bersama warga, ruang pelayanan itu akhirnya dibuka pada pukul 12.00 WIB siang, terkecuali ruang kepala desa tetap disegel dengan palang kayu.
Namun kabar balai desa disegel sudah terlanjur tersebar. Alhasil, sepanjang Selasa, tidak ada satu pun warga mengurus kepentingan administrasi dan lainnya ke balai desa hingga sore. “Sepanjang hari ini enggak ada pelayanan,” kata Yudas Sutarto.
Camat Semanu Wastana mengatakan, otoritas pemerintah kecamatan, perangkat desa dan tokoh masyarakat pada Selasa menggelar dialog menyelesaikan persoalan penyegelan balai desa.
Setelah melalui pertimbangan yang panjang, warga kata dia sepakat membuka ruang pelayanan kecuali ruang kepala desa.