Ilustrasi siswa SD ujian Ilustrasi siswa SD ujian (Dok/JIBI/Solopos)
Sabtu, 29 Oktober 2016 14:15 WIB Rudi Hartono/JIBI/Solopos Wonogiri Share :

PENDIDIKAN WONOGIRI
Bupati Yakin Sekolah Gratis Bisa Langsung Diterapkan

Pendidikan Wonogiri ini terkait sekolah gratis untuk rakyat Kota Gaplek.

Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai program sekolah gratis di Kabupaten Gaplek bisa langsung diterapkan di seluruh sekolah karena keuangan daerah mampu mengavernya.

Bupati menyampaikan hal tersebut saat ditemui solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Rabu (26/10/2016). Dia menyatakan konsep yang ditawarkan Dinas Pendidikan (Disdik) tentang penerapan sekolah gratis dengan pilot project 10 SD dan SMP pada 2017 belum final.

Menurut dia tidak perlu dilaksanakan program rintisan terlebih dahulu. “Jika proyek pembangunan infrastruktur berbasis prioritas yang sudah ditetapkan rampung di tahun ketiga, penganggaran untuk sekolah gratis bagi seluruh SD dan SMP pada 2018 bisa dilaksanakan,” ungkap dia.

Berdasarkan kajian dan perhitungan yang sudah dilaksanakan, program sekolah gratis membutuhkan dana APBD senilai kurang lebih Rp31 miliar. Bupati sangat optimistis keuangan daerah akan mampu mengavernya.

Informasi yang dihimpun, dalam konsep yang dipaparkan Disdik, anggaran itu sebagai dana pendamping BOS untuk tiap siswa. Disdik mengasumsikan setiap siswa SD dialokasikan dana Rp200.000/tahun. Sedangkan untuk tiap siswa SMP dialokasikan dana Rp400.000/tahun. Pada tahun ini jumlah siswa SD tercatat ada 75.955 orang (749 SD) dan 37.257 siswa SMP (78 SMP).

“Tidak perlu ada rintisan. Persoalannya kan jelas, jumlah siswa berapa, yang terkaver BOS [biaya operasional sekolah] berapa, difisit dari BOS itu ditutup dana APBD, selesai,” kata Bupati.

Dia tidak mempermasalahkan konsep yang dipaparkan Disdik. Pihaknya masih memiliki kesempatan menyinkronkan program bersama DPRD, Disdik, tokoh masyarakat, dan pemerhati pendidikan untuk memberi ruang publik agar bisa memberi masukan dan pemikiran sebelum Pemkab mengambil kebijakan.

“Usulan ini [konsep rintisan sekolah gratis di 10 SD dan SMP] kami tampung. Kalau itu diterapkan harus dipertimbangkan bagaimana menentukan sekolah yang masuk dalam program rintisan. Dari pada menimbulkan perdebatan, kesannya ada diskriminatif, kami akan membahasnya lagi,” imbuh dia.

Untuk diketahui, dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DRPD membahas KUA PPAS APBD 2017 belum lama ini, Disdik memaparkan konsep sekolah gratis dengan menerapkan program rintisan di 10 SD dan SMP dengan anggaran senilai Rp1,8 miliar. Anggaran itu untuk belanja barang dan jasa senilai Rp115,4 juta, honor tim profesional Rp15,8 juta, dan studi banding Rp82,5 juta.

Selain itu juga untuk anggaran pendamping piloting lima SD dengan asumsi tiap anak Rp200.000/tahun senilai Rp246 juta dan dana pendamping piloting lima SMP dengan asumsi tiap siswa mendapat Rp400.000/tahun mencapai Rp1,48 miliar.

lowongan pekerjaan
BPR SAMI MAKMUR, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Musik Pop dan Nikah Muda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (21/10/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pengelola Buletin Bukulah! Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Saat isu komunisme (lagi-lagi) diangkat ke publik sekian waktu lalu,…