SOLOPOS.COM - Tim Satgas A melakukan pengukuran menggunakan alat Continuously Operating Satellite System (COSS) di sejumlah bidang tanah di Dusun Palihan 1, Desa Palihan, Temon, Senin (24/11/2015). (JIBI/Harian Jogja/Holy Kartika N.S.)
Hingga saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga surveyor atau juru ukur untuk pengukuran dan pemetaan tanah.
Harianjogja.com, JOGJA-Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan bahwa Indonesia kini membutuhkan sebanyak 2.000 orang juru ukur independen.
“Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juru ukur, kami akan rekrut surveyor independen berlisensi. Kami akan ambil sekitar 1.000-2.000 surveyor profesional,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil saat menjadi pembicara kunci dalam The 3rd Conference Geospatial Information Science and Engineering (CGISE) dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT-SIS) 2016, di Sahid Rich Hotel Jogja seperti dikutip Antara, Kamis (27/10/2016).
Sofyan mengatakan, hingga saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga surveyor atau juru ukur untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah.
Saat ini, setidaknya terdapat 2.000 surveyor di Indonesia, dan dari jumlah tersebut hanya 1.000 surveyor yang dapat aktif turun ke lapangan, katanya.
Ia mengatakan, pihaknya kini telah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai payung hukum dalam pengangkatan surveyor independen ini.
“Dengan demikian, nantinya mereka dapat bekerja untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan sehingga mendukung target pemerintah dalam percepatan pembuatan peta desa, peta rencana detail tata ruang, serta pembangunan infrastruktur,” kata Sofyan.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati berharap kebijakan satu peta dalam rangka mendorong percepatan pembuatan peta desa, peta rencana detail tata ruang dan pembangunan infrastruktur bisa segera diimplementasikan.
Menurut Dwikorita, hal tersebut penting dilaksanakan untuk mewujudkan ketepatan, akurasi, validasi, dan meminimalkan inefisiensi dalam pembuatan produk peta, sebab rendahnya akurasi dan ketelitian peta tata ruang masih menjadi persoalan serius dalam pembuatan peta di Indonesia.