SOLOPOS.COM - Massa dari Dewan Syariah Kota Solo berunjuk rasa di depan Mapolresta Solo, Jumat (14/10/2016). Mereka meminta Kapolri mengambil tindakan hukum terhadap Gubernur Ahok yang dinilai menghina agama. (Muhammad Ismail/JIBI/Solopos)
Isu SARA terus diungkit menjelang Pilkada Jakarta. Bahkan, nama Presiden Jokowi disebut-sebut bisa diturunkan jika Ahok tak dihukum.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Eddy, mengemukakan tiga wilayah dinilai rawan konflik pada pelaksanaan Pilkada 2017 akibat tinggnya potensi benturan soal suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Jakarta disebut sebagai salah satu daerah rawan dan nama Presiden Jokowi disebut-sebut.
Menurutnya, salah satu wilayah yang rawan itu adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang akan menggelar 25 pilkada kabupaten dan satu pemilihan gubernur. Dia menilai rawannya pilkada di wilayah tersebut adalah karena hampir semua pasangan calon yang maju memiliki pendukung yang fanatik.
Pasalnya, hampir semua mereka yang maju ke pilkada merupakan para panglima sebelum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibubarkan. “Kita melihat siapa calon pemimpinnya. Calonnya panglima semua. Calon gubernur dan wakilnya orang kuat dengan basis massa yang kuat,” ujar Lukman dalam acara diskusi bertema Pemilu Damai di Gedung DPR, Kamis (27/102016).
Sedangkan wilayah lainnya yang rawan konflik adalah Papua mengingat terdapat 10 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak dengan 37 pasangan. Untuk Papua, ujarnya, persoalan fanatik kedaerahan dan kesukuan berpotensi konflik. Akan tetapi Lukman menilai tingkat kerawanan di Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan Papua.
Sedangkan daerah rawan lainnya, ujar Lukman, adalah DKI Jakarta mengingat jauh-jauh sebelum Pilkada Jakarta sudah ada isu SARA yang menyebar luas. “DKI Jakarta perlu mendapat perhatian karena isu SARA sudah terlanjur menyebar. Ini fakta yang perlu diantisipasi,” ujarnya.
Selain isu SARA Lukman juga menyoroti kekhawatiran publik terkait netralitas Presiden dan pegawai negeri sipil (PNS). Meski untuk hal ini belum bia dibuktikan, namun secara terpendam mulai disuarakan, terutama setelah kasus penyebutan Surat Al Maidah 51 oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga menjadi calon petahana.
“Di samping isu SARA, ada sebenarnya yang terpendam di DKI Jakarta. Semua merasa Presiden terlibat tapi terpendam,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi secara resmi menyatakan kenetralannya dalam Pilkada DKI agar tidak ada kekhawatiran publik tersebut. Bahkan Lukman mengatakan sudah ada pihak yang menyuarakan bahwa kalau Ahok tidak diusut, maka Presiden Jokowi bisa diturunkan.