SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Dok.)
Lonjakan peringkat kemudahan usaha Indonesia menjadi yang terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business (EODB) Bank Dunia.
Solopos.com, JAKARTA — Lompatan 15 peringkat yang dicapai Indonesia dalam kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) 2017 menjadi rekor. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan kenaikan 15 peringkat dari posisi 106 menjadi 91 itu merupakan positif hasil yang dicapai dari deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
“Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank,” ujarnya, Rabu (26/10/2016).
Sebelumnya, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 atau naik 8 peringkat dari posisi 122. Kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 109.
Thomas menilai bahwa perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan pentingnya perbaikan kemudahan berusaha dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII membuat berbagai pihak yang terlibat bekerja keras. “Komitmen untuk memberikan kemudahan tersebut tentu akan diteruskan melalui berbagai deregulasi kebijakan yang dilakukan,” lanjutnya.
Menurut Thomas, paket kebijakan ekonomi jilid I – XIII menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kenaikan peringkat tersebut. Paket itu berisi deregulasi yang menyederhanakan prosedur, percepatan waktu perizinan, pengurangan biaya, penataan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan online, penegakan hukum, dan kepastian usaha.
“Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani berujar masuknya Indonesia dalam top reformers merupakan hasil kerja sama seluruh kementerian dan lembaga. Imbas positifnya pada peningkatan peringkat di tujuh indikator kemudahan berusaha.
Dia mengharapkan Kementerian dan Lembaga dapat meningkatkan perbaikan pada seluruh indikator dan mengubah persepsi mengenai Indonesia di dunia internasional. “Koordinasi lebih erat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terakit termasuk daerah merupakan faktor yang krusial,” lanjutnya.