SOLOPOS.COM - Ilustrasi jalan tol di kawasan Gondangrejo, Karanganyar. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Tol Solo-Kertosono, 450 warga yang terdampak penambahan lahan untuk tol Soker sudah diberi sosialisasi.
Solopos.com, KARANGANYAR — Sekitar 450 warga di sembilan desa di Kecamatan Colomadu, Kebakkramat, dan Gondangrejo, bakal terkena proyek penambahan lahan untuk pembangunan tol Solo-Kertosono (Soker).
Mereka dikumpulkan di Balai Desa Wonorejo, Gondangrejo, Selasa (25/10/2016) lalu, guna mengikuti sosialisasi tahapan pembebasan lahan. Dalam pertemuan itu, seluruh pemilik tanah menyatakan bersedia melepas lahan dengan syarat pemberian ganti rugi.
“Jumlah totalnya sekitar 450 pemilik tanah, banyak sekali kemarin [Selasa]. Alhamdulillah semuanya setuju, membolehkan tanah mereka untuk pembangunan tol,” ujar Kepala Desa (Kades) Wonorejo, Suhud Anshori, kepada Solopos.com, Rabu (26/10/2016).
Suhud menjelaskan ada 62 warga Wonorejo yang terdampak penambahan lahan tol Soker. Penambahan lahan di Wonorejo terkait rencana pembuatan interchange dari jalan Solo-Purwodadi ke tol Soker, begitu juga sebaliknya.
Suhud berharap hasil pertemuan segera ditindaklanjuti dengan tahap negosiasi harga dan pembebasan lahan. “Berhubung semua warga sudah setuju, ya harapan kami segera negosiasi harga dan pembayaran. Biar pengerjaan fisiknya bisa segera dimulai,” imbuh dia.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemkab Karanganyar, pejabat pembuat komitmen (PPK), Camat Colomadu Yophy Eko Wibowo, Camat Kebakkramat Murdatmo, Plt. Camat Gondangrejo Suprapti, dan kades dari sembilan desa yang terdampak.
Ada juga perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar dan pemilik tanah. Sembilan desa yang terdampak itu yaitu Ngasem dan Klodran (Colomadu), serta Wonorejo, Jatikuwung, Jeruksawit, dan Karangturi (Gondangrejo).
Di Kecamatan Kebakkramat, yang terkena penambahan lahan yaitu Desa Kebak, Kemiri, dan Waru. Camat Kebakkramat, Murdatmo, saat dihubungi Solopos.com, Rabu, mengakui para pemilik tanah di sembilan desa setuju untuk melepas lahan mereka.
Beberapa warga bahkan berharap segera ada negosiasi harga dan pembayaran ganti rugi. “Malah banyak yang usul, istilahnya sosialisasi-sosialisasi terus. Lah ini tenanan apa ora [Ini serius atau tidak]? Kan sudah lama. Kapan pelaksanaannya, pembayarannya,” tutur dia.