SOLOPOS.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Forum Study Yogyakarta (LFSY) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia di halaman Gedung DPRD Provinsi DIY di Jalan malioboro, Jogja, Selasa (10/12/2013). Aksi ini menuntut pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti, kasus hilangnya Wiji Thukul, dibunuhnya aktivis buruh Marsinah dan aktivis HAM Munir. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
SBY & Sudi Silalahi mengklarifikasi hilangnya laporan TPF kasus kematian Munir. Sudi menyebut salah satu dokumen diberikan ke Presiden saat itu.
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengeluarkan jawaban atas “hilangnya dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir. Dalam jawabannya, SBY dan mantan Mensesneg Sudi Silalahi akan menyampaikan kopi dokumen tersebut, namun masih menelusuri dokumen asli yang telah diserahkan ke pemerintah.
“Naskah, laporan akhir TPF kematian Munir saat ini sedang ditelusuri keberadaannya. Dari pertemuan pejabat KIB [Kabinet Indonesia Bersatu] yang dipimpin Pak SBY selama dua pekan ini dan mendengar dari Ketua TPF, kami menyampaikan beberapa hal,” kata Sudi Silalahi menyampaikan penjelasan itu di Cikeas, Selasa (25/10/2016), yang ditayangkan live oleh TV One.
Pertama, kata Sudi, pemerintahan SBY pernah menerima enam eksemplar dokumen laporan akhir TPF kasus kematian Munir. Satu eksemplar disampaikan untuk SBY selaku Presiden saat itu, dan lima lainnya dibagikan ke sejumlah pejabat tinggi negara terkait, termasuk ke Polri dan Kejaksaan.
SBY juga memerintahkan agar Sudi Silalahi sebagai Sekretaris Kabinet saat itu mendampingi TPF untuk menyampaikan dokumen itu ke pejabat terkait. Namun, kata Sudi, saat ini pihaknya juga sedang mencari naskah asli laporan itu.
“Kami anggota KIB akan mencari di mana naskah itu disimpan, mengingat Kapolri sudah 5 kali ganti pejabat, kepala BIN ganti empat kali. Namun semua [rekomendasi TPF] sudah ditindaklanjuti,” kata Sudi.
Sudi menyatakan SBY dan timnya saat itu juga menyambut baik instruksi Presiden Jokowi untuk menelusuri dokumen itu. “Kami juga mengajak agar siapapun yang menyimpannya untuk menyampaikan ke Presiden. Jika ada yang menyimpannya, kami juga akan menyerahkan kopinya ke Presiden dan Pak SBY.”
Menjelang akhir periode kedua SBY pada 2014 lalu, Setneg juga telah menyusun seluruh arsip penting selama 10 tahun tersebut. Saat itulah pihaknya menemukan kopi laporan akhir TPF tersebut dan diyakini sama persis dengan aslinya. Baca juga: Jokowi Cari Dokumen TPF Munir, Demokrat: Tanya Saja ke SBY!
“Menjelang akhir periode, kami sudah menyusun arsip-arsip penting selama 10 tahun. Ketika kami menelusuri keberadaan laporan akhir TPF itu, kami dapat kopi laporan lengkap. Setelah kami lakukan penelitian, diyakini kopi ini sesuai naskah aslinya. Ini yang akan kami kirim ke Presiden Jokowi melalui Setkab. Namun kami terus melakukan penelusuran.”
SBY sendiri yang memberikan pengantar dalam pertemuan itu menjelaskan pihaknya telah berupaya memenuhi rekomendasi TPF Munir tersebut. Dia menyatakan tidak pernah menutup pintu bagi penemuan fakta-fakta baru atau upaya untuk membuka kebenaran materiil kasus ini.
“Saya sebagai Presiden waktu itu bertanggungjawab, sebagai mantan Presiden pun kami bertanggung jawab. Kebih khusus dalam merespons dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi TPF munir,” kata SBY yang berpidato sebelum Sudi Silalahi. Baca juga: Jokowi ke Jaksa Agung: Cari Dokumen TPF!
“Saya pastikan yang kami lakukan dulu adalah langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam konteks penegakan hukum. Tentu yang kami lakukan dulu sesuai kewenangan pejabat eksekutif, termasuk penyidik, penyelidik dan penuntut. Jika masih ada yang mengaggap keadilan sejati belum terwujud, saya mengatakan selalu ada pintu untuk cari kebenaran.”