SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Penghapusan pawai menjadi suatu fase baru dalam pembelajaran politik bagi masyarakat luas.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Larangan pawai selama masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Kulonprogo 2017 disambut positif oleh partai politik. Penghapusan pawai menjadi suatu fase baru dalam pembelajaran politik bagi masyarakat luas.
Istana, Sekretaris DPC PDIP Kulonprogo mengatakan aturan larangan pawai sejak awal sudah dipahami dengan jelas oleh timnya. Koalisi pengusung pasangan Hasto Wardoyo dan Sutedjo ini mengatakan hal tersebut telah disosialisasikan kepada timnya secara keseluruhan maupun sejumlah partisipan partai.
“Bahkan hingga ke tingkat bawah sudah paham untuk mengikuti aturan,”jelasnya kepada Harian Jogja, Minggu(23/10/2016). Menurutnya, pilkada Kulonprogo 2017 memang harus menjadi era pemilu yang cerdas dan lebih bermartabat. Konsep pendidikan politik bagi masyarakat melalui pemilu harus lebih ditonjolkan daripada sekedar keramaiannya semata.
Adapun, Istana juga memaparkan bahwa sejauh ini timnya masih terus menimbang mengenai kesempatan untuk melakukan kampanye terbuka. Bahkan, ia mengatakan belum tentu pihaknya mengambil kesempatan tersebut. Namun, ia mengakui kampanye terbuka memang menjadi suatu alternatif pengerahan massa serta momen berkumpul bagi seluruh partisipan untuk mengenal lebih jauh tokoh yang diusung.
Sementara itu, Yusron Mustafa, Ketua tim pemenangan Zuhadmono-Iriani mengatakan bahwa pengumpulan para partisipan maupun kader dalam ranah partai politik menjadi suatu acara internal, khususnya sebelum penetapan atau masa kampanye terbuka. Namun, ia juga menyatakan hal serupa. “Sangat tidak masalah dengan larangan pawai,”jelasnya melalui hubungan telepon. Larangan pawai dianggap sebagi upaya menjaga ketentraman di lalu lintas serta mengurangi efek bising yang seringkali dikeluhkan masyarakat.