SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (JIBI/Solopos/Dok.)
Pungli alias pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) membuat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, berang dan ingin langsung mememecat pelakunya.
Semarangpos.com, SEMARANG — Praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan para pegawai negeri sipil (PNS) belakangan ini marak terbongkar. Hal itu pun membuat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) geram dan berniat memecat secara langsung PNS yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Meski demikian, hak untuk memecat PNS sepenuhnya berada dalam wewenang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Maka dari itu, Ganjar pun berharap mendapat wewenang dari Menteri PAN-RB agar bisa memecat langsung oknum PNS yang tertangkap tangan melanggar aturan melakukan pungli kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri acara Rapat Koordinasi Unsur Penegak Hukum di Wilayah Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Rabu (19/10/10). Pemecatan itu dilakukan sebagai bentuk kedisiplinan yang memiliki efek jera agar para PNS bertobat dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.
PNS-PNS yang terbukti terlibat pungli, korupsi, gratifikasi, atau pelanggaran berat lainnya, dipastikan akan langsung menerima sanksi pemecatan tidak terhormat. Hal itu sekaligus pembelajaran bagi PNS lain agar mengubah diri menjadi lebih baik.
“Makanya saya minta kepada Menpan untuk mempermudah pemecatan PNS. Yang kayak gitu sebaiknya langsung dipecati saja. Masih banyak yang mau jadi PNS yang baik. Sebagian besar PNS memperbaiki diri dan (jadi) bagus. Tinggal sebagian kecil yang melanggar aturan saya minta izin mendapatkan golok untuk bisa memecat dengan mudah,” ungkap Ganjar seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jateng, Rabu.
Gubernur juga berharap penindakan tegas itu tidak hanya perlu dilakukan di lingkungan pemprov melainkan juga di seluruh pemkab, pemkot, BPN, Imigrasi dan juga institusi kepolisian yang melayani kepentingan publik. Apalagi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima semakin menguat.
“Saya mendorong dan mengapresiasi para penegak hukum yang merespons dengan cepat penanganan pungli saat ini. Ada persamaan persepsi bahwa Jateng harus bebas dari pungli dan kita harus bergerak segera. Nantinya kita akan punya tim khusus penanganan pungli yang tergabung dari beberapa unsur. Drafnya sudah ada dan tinggal saya teken,” imbuh Ganjar.
Dalam rakor tersebut Ganjar juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara unsur-unsur penegakan hukum, seperti dari kepolisian dan kejaksaan sehingga tercipta koordinasi terpadu yang lebih profesional. Tentunya dibutuhkan sistem agar hubungan antarinstansi tersebut dapat terjalin bagus.
“Saya berharap dari rakor ini ada formulasi koordinasi penegakan hukum yang bisa diberikan tidak hanya kepada Jateng, namun juga bisa diaplikasikan ke daerah-daerah lain,” kata Ganjar.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya