SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa sekolah dasar (JIBI/Solopos/dok)
Pendidikan Wonogiri, Dinas Pendidikan bakal merintis sekolah gratis di 10 sekolah pada 2017.
Solopos.com, WONOGIRI — Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri akan merintis sekolah gratis pada 2017 dengan membuat pilot project terlebih dahulu di 10 SD dan SMP.
Program rintisan sekolah gratis itu diproyeksikan menelan anggaran Rp1,857 miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Wonogiri bersama eksekutif membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2017 di Gedung Paripurna DPRD Wonogiri, Selasa (18/10/2016).
Sekolah gratis merupakan salah satu program prioritas Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Sebelumnya Disdik menargetkan bisa merealisasikan sekolah gratis pada 2017.
Kepala Disdik Wonogiri, Siswanto, dalam rapat itu memaparkan akan mengkaji terlebih dahulu untuk merumuskan biaya pendidikan gratis dan membuat percontohan sekolah gratis. Disdik sudah mengonsep kegiatan-kegiatan untuk merumuskan kebutuhan biaya sekolah gratis, seperti pembentukan tim teknis dan pendataan, inventarisasi data dan kajian, dan studi banding ke daerah lain.
Selain itu juga akan digelar penyusunan kajian pendidikan gratis dengan melibatkan akademisi, sosialisasi, percontohan sekolah gratis, dan evaluasi.
Rintisan sekolah gratis nantinya diuji coba di lima SDN dengan asumsi jumlah siswa sebanyak 1.230 anak dan lima SMPN dengan jumlah siswa diperkirakan 3.700 orang.
Percontohan di SD meliputi SDN 2 Baturetno, SDN 2 Jatisrono, SDN 3 Pracimantoro, SDN Gondang Purwantoro, dan SDN 7 Wonogiri. Sedangkan untuk SMP meliputi SMPN 1 Baturetno, SMPN 1 Purwantoro, SMPN 2 Wonogiri, SMPN 1 Jatisrono, dan SMPN 1 Wuryantoro.
Disdik merencanakan realisasi kegiatan pada Januari-April 2017. Pada Januari akan digelar pembentukan tim teknis-pendataan dan inventarisasi data-kajian.
Studi banding Disdik bersama DPRD direncanakan Februari. Percontohan sekolah gratis akan dimulai Februari-Maret. Sedangkan pengkajian dengan melibatkan akademisi akan digelar Maret.
Monitoring dan evaluasi dimulai April. Siswanto mengasumsikan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp1.857.325.000.
Anggaran itu untuk belanja barang dan jasa senilai Rp115,4 juta, honor tim profesional Rp15,8 juta, dan studi banding Rp82,5 juta. Selain itu juga untuk pendamping percontohan lima SD dengan asumsi tiap anak Rp200.000/tahun senilai Rp246 juta dan dana pendamping untuk percontohan di lima SMP dengan asumsi tiap siswa mendapat Rp400.000/tahun mencapai Rp1,48 miliar.