SOLOPOS.COM - Hidayat Nur Wahid (JIBI/Solopos/Dok.)
Tak lama lagi 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Solopos.com, JAKARTA — Tepat 20 Oktober nanti, tepat dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih harus bekerja keras di tahun kedua pemerintahannya.
Pada 20 Oktober mendatang, pemerintahan Jokowi-JK genap menginjak dua tahun. Hidayat menilai masih banyak tantangan menghadang yang perlu diselesaikan Jokowi-JK.
Lebih spesifik, Hidayat menilai keputusan Jokowi untuk sering melakukan perombakan kabinet atau “reshuffle” bukanlah hal yang bijaksana.
“Jokowi sendiri kan terus menghadirkan reshuffle kabinet. Itu tandanya Beliau juga belum puas. Kan gitu. Sekarang pun Beliau menghadirkan dua menteri yang dulu beliau pernah pecat sendiri. Ini bagian-bagian yang secara sederhana menandakan bahwa agaknya Pak Jokowi juga sedang menata tim kerjanya agar lebih baik lagi, waktu semakin pendek tentu saja. Saya kira kita tunggu saja hasil reshuffle beberapa bulan yang lalu dan reshuffle yang menghadirkan kembali dua menteri yang kemarin dipecat sendiri oleh Pak Presiden,” kata Hidayat di Kayong Utara, Kalbar, pada Minggu (16/10/2016) sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.
Selain keputusan untuk menggonta-ganti menteri, Hidayat menyebutkan beberapa catatan yang harus diperhatikan antara lain soal membumbungnya harga-harga, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan maraknya bencana alam.
“Ini menunjukkan harus ada kerja keras yang lebih keras lagi dari Pak Jokowi dengan kabinetnya yang masih dalam posisi gonta ganti ini untuk kemudian bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu untuk menyejahterakan rakyat, dan rakyat pasti menunggu itu,” katanya.
Hidayat juga mengingatkan agar Jokowi-JK lebih fokus pada rakyat mengingat “peristiwa-peristiwa politik” akan segera tiba.
“Peristiwa politik juga semakin dekat, ada Pilkada bareng 2017, setelah itu Pilkada lagi 2018, setelah itu Pilpres dan Pileg 2019, jadi waktunya sangat pendek, karena sebagian atau banyak waktu akan terambil untuk kepentingan politik yang tak terhindarkan,” katanya.
Hidayat kembali menegaskan “reshuffle” yang dilakukan Jokowi haruslah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
“Kinerja dari para menteri yang merupakan hasil reshuffle merupakan bagian yang Pak Jokowi juga mengambil tanggung jawabnya, jangan nanti dilempar kesalahannya ke para menteri. Toh ini pilihan Presiden sendiri.”