SOLOPOS.COM - Ratusan karyawan RSIS menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan, Semarang, Senin (17/10/2016). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda Saputra)
Polemik RSIS atau yang kondang disebut RS Yarsis berujung pada aksi unjuk rasa para karyawannya di Kantor Gubernur Jateng, satangnya karyawan peserta demo buruh itu tak ditemui Gubernur Ganjar Pramono.
Semarangpos.com, SEMARANG – Asa ratusan karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) tak kesampaian. Berangkat pagi-pagi ke Semarang dari rumah sakit mereka di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Senin (17/10/2016), mereka gagal bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meski sudah mendatangi kantornya.
Sekitar 300 karyawan RSIS–atau lebih kondang dengan sebutan RS Yarsis–dikawal direksi sekaligus pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) ke Semarang dengan menumpang bus. Pantauan Semarangpos.com, ratusan karyawan RSIS itu datang ke Kantor Gubernur Jateng sejak pukul 09.00 WIB.
Mereka datang untuk menyuarakan tuntutan agar Pemprov Jateng–dalam hal ini Gubernur Ganjar Pranowo–segera menerbitkan izin operasional RSIS yang sempat dihentikan menyusul adanya polemik antara pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Yarsis) dan YWRSIS.
Demi menyemarakkan demo buruh itu, telah disiapkan spanduk dan pamflet aneka warna untuk mereka rentak sambil berteriak-teriak menuntut pertemuan dengan Gubernur Ganjar. Nyatanya, meskipun telah berdemonstrasi hingga pukul 14.00 WIB, keinginan bertemu Gubernur Ganjar tetap saja gagal terpenuhi.
Giliran akhirnya Pemprov Jatengmenugaskan Asisten III Bidang Kesejahtraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jateng, Budi Wibowo, untuk menemui demonstran maka pihak YWRSIS yang tampil mewakili buruh-buruh demonstran itu. Wakil Pemprov Jateng dan pihak salah satu yayasan yang berpolemik dalam penguasaan aset RSIS itulah yang kemudian berdialog di ruang rapat lantai dasar Kantor Pemprov Jateng.
Maka tak heran, bukan perasaan lega dan gembira yang dirasakan para buruh demonstran itu seusai perwakilan mereka bertatap muka dengan Budi Wibowo dan staf Pemprov Jateng. Mereka justru lebih kecewa.
“Kami kecewa dengan pernyataan Bapak [Budi] yang menyatakan tidak ada gunanya kami datang dengan karyawan sebanyak ini. Bapak bilang seberapa pun karyawan yang datang keputusan [tidak menerbitkan izin operasional untuk RSIS] tidak berubah,” ujar penasihat hukum YWRSIS, Wahyu Sriwibowo, seolah mengungkap latar belakang kliennya pengerahan massa buruh ke Semarang.
Tanpa tedeng aling-aling, Wahyu kepada para juru warta yang mewakili mata dan telinga publik melontarkan tudingan bahwa ucapan Budi itu tidak layak dilontarkan mulut seorang pejabat Pemprov Jateng. Seharusnya, menurut Wahyu, Budi memberikan pernyataan yang bisa menenangkan hati para karyawan RS Yarsis yang dikerahkan YWRSIS untuk berdemonstrasi ke Semarang. Menurut dia, para karyawan RSIS itu kini tengah diliputi kegalauan akan masa depan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina YWRSIS, Djufrie A., menyatakan para karyawannya berdemonstrasi agar izin operasional RSIS segera diterbitkan tanpa terlepas dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, 31 Mei 2016. Dalam putusan itu, menurutnya, PTUN meminta Pemprov Jateng untuk segera menerbitkan izin operasional.
“Tapi saat itu, Pemprov mengajukan banding sehingga putusannya tertunda. Kami berharap dengan aksi ini Pemprov mau mengabulkan tuntutan kami sehingga izin operasional RSIS kembali diterbitkan, terlepas dari polemik [antara Yarsis dan YWRSIS] yang ada saat ini. Kalau menunggu eyel-eyelan antara kami ya enggak selesai-selesai,” tukas Djufrie.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya