Jateng
Sabtu, 15 Oktober 2016 - 11:50 WIB

PERHOTELAN JATENG : PHRI Bersiap Temui Gubernur Ganjar

Redaksi Solopos.com  /  Imam Yuda Saputra  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Bambang "Benk" Mintosih (JIBI/Solopos/Dok.)

Perhotelan Jateng melalui Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) berencana menemui Gubernur Ganjar Pranowo.

Semarangpos.com, SEMARANG –
Para pelaku industri perhotelan yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restauran (PHRI) di Jawa Tengah (Jateng) berencana menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam waktu dekat ini.

Keinginan insan perhotelan yang tergabung dalam PHRI Jateng itu tak terlepas dari kebijakan Gubernur Ganjar yang melarang para pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov Jateng melaksanakan kegiatan dengan menggunakan fasilitas hotel (fullboard).

Advertisement

Hal itu disampaikan Wakil Ketua PHRI Jateng, Benk Mintosih, kepada Semarangpos.com, Kamis (13/10/2016). Benk mengaku saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data berapa banyak hotel-hotel di Jateng yang terkena dampak kebijakan Ganjar itu.

“Saat ini kami sedang kumpulkan data-datanya. Berapa banyak hotel yang terkena dampak dari kebijakan Gubernur itu dan berapa kerugiannya. Setelah data-data itu terkumpul baru kami akan melakukan audensi dengan Bapak Gubernur,” ujar Benk.

Sebelumnya, para pelaku perhotelan di Jateng ini merasa dirugikan atas kebijakan Gubernur Jateng yang tertuang dalam surat edaran (SE) No. 903/0016730 yang dibuat tanggal 30 September 2016. Dalam surat itu, salah satu poinnya berisi larangan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan kegiatan dengann menggunakan fasilitas hotel (fullboard) kecuali mendapat izin dari Sekda Provinsi Jateng.

Advertisement

Kebijakan ini, diakui Benk, sangat merugikan industri perhotelan di Jateng, terutama Semarang. Bahkan, tambagnya, sejak terbitnya SE itu kebanyakan hotel di Semarang mengalami penurunan pendaparan 20%-25%.

”Kalau di tempat kami [Stars Hotel] sangat terasa. Sebelum ada SE itu kami sudah mendapat pesanan untuk menggelar kegiatan dari dinas Kemenpora [Kementerian Pemuda dan Olahraga] serta Kemendes [Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras]. Tapi setelah ada kebijakan itu, semuanya membatalkan,” tutur Benk.

Benk menjelaskan untuk mendapatkan pemasukan dari segmen lain yag bukan kegiatan dari pemerintah, pihaknya saat ini kesulitan. Maka dari itu, ia bersama pengurus lain PHRI Jateng berencana menemui Gubenur Ganjar Pranowo untuk mendapatkan solusi.

Advertisement

”Kalau mencari segmen lain [selain dari instansi pemerintah daerah] kami belum bisa. Apalagi di Semarang yang merupakan kota industri,” terang Benk.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif