SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Pungutan sekolah mendapat perharian ORI DIY
Harianjogja.com, JOGJA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY akhirnya meminta klarifikasi adanya dugaan pungutan yang dilakukan Dewan Sekolah di SMA Negeri 1 Piyungan. ORI memanggil Kepala SMAN 1 Piyungan. Dewan Sekolah, serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Kabupaten Bantul, Kamis (13/10/2016) siang.
Menurut Asisten Ombudsman M Rifki Taufikurrahman, dari penjelasan Dikmenof, dana tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan. Sayangnya, RKAS ini belum disahkan dinas, meski pihak sekolah masih memiliki RKAS lama yang dapat digunakan.
“Mestinya RKAS perubahan ini dicermati dinas kemudian disahkan. Tapi ini tidak. RKAS perubahan belum disahkan, yang seharusnya tidak bisa dilaksanakan tapi sudah dilaksanakan. Walau pun dari sisi nominal tidak berubah hanya jumlah siswanya lebih konkret kalau sebelumnya hanya perkiraan,” terangnya.
Rifki menjelaskan, ORI sudah mendapat breakdown dari penggunaan anggaran yang tercantum dalam RKAS. ORI akan mempelajari lebih dalam data yang dididapatkan terkait penggunaan dana tersebut.
“Nanti kita sampaikan hasilnya setelah diteliti lebih dalam,” katanya.
Sementara itu, salah satu Dewan Sekolah SMAN 1 Piyungan Sudarsono mengungkapkan persoalan sudah diselesaikan bersama ORI DIY. Ia menilai yang terjadi hanyalah kesalahpahaman terkait APBS.
“Tidak ada pungli. Sudah selesai dengan Ombudsman,” katanya.
Kendati begitu, ia enggan memberi penjelasan lebih jauh saat dimintai penjelasan terkait detail persoalan. Ia memilih menunjuk beberapa orang yang juga hadir dalam pertemuan bersama ORI
“Kapasitas diselesaikan secara transparansi. Sebenarnya tidak ada pungutan. Ini hanyalah kesalahpahaman,” papar Sudarsono dengan terburu-buru ketika diwawancara secara dorstop oleh awak media.