SOLOPOS.COM - Petugas memeriksa alat deteksi dini pergerakan tanah (landslide early warning system) di permukiman rawan longsor Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (15/4/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Destyan Sujarwoko)
Bencana Boyolali, alat untuk mendeteksi secara dini pergerakan tanah di daerah rawan longsor Boyolali rusak.
Solopos.com, BOYOLALI — Peralatan early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini terhadap potensi bencana alam di Dukuh Kalitengah, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, dalam kondisi rusak.
Hal itu membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali khawatir dan berniat mengecek kondisi EWS di lokasi rawan longsor lainnya seperti di Gondanglegi, Klego.
Kondisi EWS di Gondanglegi perlu dicek karena potensi tanah bergerak di wilayah Gondanglegi kini memasuki masa kritis. Masalah ini terungkap dalam rapat koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghadapi musim hujan dan antisipasi potensi bencana di Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Rabu (12/10/2016).
“EWS di Tarubatang memang sudah dipasang sejak beberapa tahun lalu. Peralatan tersebut sangat teknis dan dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM,” kata Kepala Pelaksana BPBD Boyolali, Nur Khamdani, Rabu.
EWS itu berfungsi mendeteksi secara dini pergerakan tanah sehingga bisa mendeteksi akan terjadinya longsor. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menginstruksikan seluruh daerah mengalokasikan anggaran pengadaan EWS setiap tahunnya.
“Minimal satu tahun beli dua unit EWS. Apalagi ada EWS di tempat lain yang juga sudah rusak. Mudah-mudahan tahun depan ada anggaran untuk itu,” kata Nur Khamdani.
Potensi tanah bergerak di Kalitengah dan Gondanglegi sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. “Tujuh tahun lalu ada lima keluarga di Kalitengah yang harus direlokasi,” imbuh Kasi Kedaruratan BPBD Boyolali, Kurniawan Fajar Prasetyo.
Koordinasi antisipasi bencana selama musim penghujan itu dipimpin langsung Wakil Bupati M. Said Hidayat dan Sekda Sri Ardiningsih. “Apa pun yang dibutuhkan untuk antisipasi bencana kami minta BPBD bisa mengalokasikan pada anggaran 2017,” kata Said.
Kebutuhan peralatan untuk posko bencana di setiap kecamatan diminta segera dilengkapi. Terkait sarana prasarana, BPBD berharap tahun mendatang ada alokasi anggaran untuk pengadaan alat berat seperti backhoe yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana tanah longsor.
Setiap terjadi longsor, BPBD sering kesulitan mendapatkan alat berat untuk membersihkan material longsoran sehingga terpaksa menangani secara manual dan butuh waktu lama.
Selain masalah EWS yang rusak dan potensi tanah bergerak, koordinasi juga membahas penanganan dini bencana alam untuk semua potensi bencana di Boyolali yakni banjir dan angin ribut.