SOLOPOS.COM - Tim SAR menggunakan perahu karet mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Ledoksari, Pajang, Laweyan, Solo, Selasa (4/10/2016) malam. (Nicolous Irawan/JIBI/Solopos)
Banjir Solo, BBWSBS siap menormalkan dua sungai di Solo, yakni Kali Pepe dan Kali Gajah Putih sebagai upaya pengendalian banjir.
Solopos.com, SUKOHARJO — Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) berencana menormalkan dua sungai di Kota Solo yaitu Kali Pepe dan Kali Gajah Putih.
Kendati demikian, BBWSBS belum memastikan kapan normalisasi akan dilaksanakan. Kasubbag Umum BBWSBS, Bambang, mengatakan normalisasi Kali Gajah Putih dilaksanakan mulai dari muara Kali Gajah Putih yang masuk ke Kali Pepe di belakang Taman Balekambang ke arah hulu sepanjang lebih kurang satu kilometer.
Selain itu, normalisasi Kali Pepe juga dilakukan mulai dari Bendung Karet Tirtonadi ke arah hulu hingga jembatan Sarsono, selatan Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.
Selain itu, normalisasi Kali Pepe juga dilakukan mulai dari Bendung Karet Tirtonadi ke arah hulu hingga jembatan Sarsono, selatan Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.
“Perlu kami tegaskan, ini merupakan normalisasi bukan pengerukan. Jadi hanya mengembalikan fungsi sungai ke kondisi semula. Sedimen diangkat tapi bukan pengerukan. Kalau pengerukan berarti memperdalam sungai,” kata Bambang saat berbincang dengan Solopos.com di ruang kerjanya, Selasa (11/10/2016).
Bambang menuturkan normalisasi penting segera dilakukan karena beberapa faktor seperti perubahan tata guna lahan serta perubahan tata guna ruang. Tak hanya itu, berkurangnya tanaman yang memperlambat laju air ke sungai serta tingginya tingkat erosi menyebabkan aliran tidak stabil.
Normalisasi tidak ada ketentuan apakah harus setahun sekali, dua tahun sekali, atau tiga tahun sekali. Keputusan menempuh normalisasi dilakukan setelah melalui kajian.
“Kalau sekarang banjir, kami lihat apa penyebabnya? Misalnya, melihat visual sungainya tidak memadai. Kami coba lakukan studi. Kami buat DED [detail engineering design]. Oh, berarti memang perlu dinormalkan. Kalau tidak butuh ya tidak harus normalisasi. Tidak ada normalisasi itu harus berapa tahun sekali. Kebutuhan normalisasi tergantung lokasi masing-masing,” urai Bambang.
Bambang menyatakan pengerukan bukanlah salah satu upaya pengendalian banjir yang dipilih BBWSBS. Pengerukan dinilai tidak efektif dan berbiaya mahal. Selain itu, mencari lokasi buangan hasil pengerukan juga tidak mudah.
Terpisah, Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo, Arif Nurhadi, mengatakan DPU mengalokasikan anggaran untuk membersihkan saluran-saluran yang dinilai strategis di Kota Solo dengan mempekerjakan 10 orang tenaga outsourcing. Saluran-saluran yang disasar seperti di Jl. Pattimura, Serengan; Jl. Setia Budi, Gilingan; dan beberapa wilayah di Kelurahan Tegalharjo dan Kelurahan Jebres.
“Mereka akan membersihkan semua saluran yang perlu kami tangani selama 10 bulan hingga akhir tahun,” kata Arif.
Arif menjelaskan sampah yang berada di pintu air harusnya menjadi tanggung jawab dari hulu sungai. Namun, berhubung pintu air tersebut ada di wilayahnya, membersihkan sampah menjadi tanggung jawab Bidang Drainase DPU.
Ia menyayangkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan banjir sebagai kesempatan membuang peralatan-peralatan rumah tangga yang dinilai tidak layak. Peralatan-peralatan itu seperti kasur, kursi, guling, dan sebagainya.