SOLOPOS.COM - Ilustrasi mata air (123rf.com)
Air bersih Jogja butuh pendekatan ekohidrologi
Harianjogja.com, JOGJA – Masalah berkurangnya sumber air di Jogja semakin kompleks. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tidak menampik, fakta itu disebabkan penyedotan air tanah secara besar-besaran oleh sejumlah tempat usaha seperti hotel dan apartemen.
Butuh pendekatan ekohidrologi dalam menangani penyusutan air tanah di Jogja. Persoalan itu akan dibahas dalam workshop yang dihelat LIPI di Hotel New Saphir, mulai Rabu (12/10/2016) hari ini hingga Jumat (14/10/2016).
Peneliti Senior LIPI, Ignasius Dwi Atmana Sutapa menambahkan, dampak yang harus ditanggung Jogja dengan pengurasan air tanah ini akan mempengaruhi kepadatan tanah. Tanah Jogja dimungkinkan secara perlahan akan ambles karena kepadatan tanah terus berkurang alias menjadi labil.
“Ekstraksi habis-habisan terjadi penurunan permukaan tanah menjadi ambles seperti terjadi di Jakarta,” ucap pria yang juga menjadi Direktur Eksekutif Asia Pacific Center for Ecohydrology (APCE) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
(Baca Juga : 5 Kecamatan di Jogja Rawan Krisis Air Bersih, Ini Tanggapan Walikota)
Adanya pembangunan hotel dan apartemen, kata dia, diikuti dengan berkurangnya kawasan konservasi. Tak terkecuali perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi non pertanian menjadi penyebab kawasan tangkap air semakin menurun kapasitasnya. Oleh karena itu butuh pendekatan ekohidrologi untuk mengatasi persoalan air di Jogja.
Pendekatan ekohidrologi, kata dia, menekankan pada sistem solusi mengelola sumber daya air berkelanjutan. Salahsatunya perlu membuat grand design pengelolaan sumber daya air berbasis ekohidrologi sebagai sistem solusi yang menjamin keberlanjutan sumber daya air. Sekaligus perlu membangun sistem informasi sumber daya air permukaan dan bawah permukaan agar dapat diakses oleh masyarakat.
“Pendekatan yang penting untuk diakomodasi, yaitu pendekatan ekohidrologi,” terangnya.
Ia menilai, upaya pemerintah dalam menangani persoalan air di Jogja masih belum maksimal. Seringkali tata kelola air masih bersifat sektoral, parsial sehingga belum mampu menjawab keberlanjutan ketersediaan air.
“Padahal tata kelola pada intinya adalah interaksi antar pembuat kebijakan, kelompok masyarakat, kelompok yang melaksanakan proyek pemerintah, masyarakat sipil,” ucapnya.