SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada (JIBI/Bisnis Indonesia/Rahmatullah)
Pilkada akan digelar di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta.
Solopos.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepada seluruh pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), untuk tidak melakukan politik uang.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan politik uang adalah musuh terbesar penyelenggaraan pilkada serentak. Untuk itu, seluruh pasangan calon kepala daerah harus menjauhi politik uang saat bertarung di pilkada.
“Politik uang adalah musuh terbesar dalam pemilu, baik pilkada, pileg, maupun pilpres. Jangan sampai terjadi politik uang. Pilkada serentak akan terganggu jika ada politik katanya, Minggu (25/9/2016).
Tjahjo juga meminta tim sukses seluruh pasangan calon kepala daerah tidak memprovokasi masyarakat pendukungnya. Setiap peserta pilkada harus siap menang dan kalah dalam pesta demokrasi.
Kementerian Dalam Negeri sendiri telah bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara, Polri, dan Badan Pengawas Pemilu, untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi insiden negatif selama penyelenggaraan pilkada.
“Isu stabilitas keamanan dan masalah deteksi dini telah ada penelaahan dari BIN dan Polri. Dengan sinergi yang dilakukan, telah dipetakan daerah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri juga meminta seluruh pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI, dan Polri, untuk tetap netral, dan tidak ikut dalam setiap kegiatan kampanye.
Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyiapkan sanksi kepada PNS yang terbukti tidak netral. Sanksi tersebut berupa penurunan pangkat, hingga pencopotan jabatan.