SOLOPOS.COM - Penjaga stan menata kain batik Lasem pada pameran UMKM di Semarang, Jateng, Selasa (23/8/2016). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
UMKM Jateng para pelakunya dimudahkan dengan kredit usaha rakyat (KUR)
Semarangpos.com, SEMARANG – Menteri Koperasi dan, Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Anak Agung Gede Puspayoga meminta bank-bank pelaksana kredit usaha rakyat (KUR), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI 46, dan Bank Mandiri, agar memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudahan itu, menurut Puspayoga antara lain diwujudkan dengan tidak meminta agunan kepada para pelaku UMKM yang memohon kucuran KUR.
Permintaan ini disampaikan Menkop dan UKM saat melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi dan badan usaha milik desa di Lapangan Kalijajar, Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (23/9/2016).
“Saya minta dengan hormat, bank-bank pelaksana KUR [BRI, BNI 46, Bank Mandiri] tidak menerapkan agunan bagi penerima KUR dengan pinjaman hingga Rp 25 juta. Ini saya sampaikan karena ada temuan-temuan, baik oleh DPR, Menko Perekonomian, dan presiden,” tegas Anak Agung Gede Puspayoga seperti dilansir situs resmi Pemprov Jateng, Sabtu (24/9/2016).
Puspayoga menilai tidak seharusnya baik pelaksana KUR seperti BRI, BNI 46, maupun Bank Mandiri menerapkan jaminan kepada para penerima KUR yang ingin mendapatkan pinjaman hingga Rp25juta. Hal ini karena pemerintah sudah memberikan subsidi total mencapai Rp10,5 triliun dan pinjaman para pelaku UMKM penerima KUR itu juga dijamin PT Jamkrindo. “Dengan subsidi pemerintah dan jaminan PT Jamkrindo, logikanya tidak ada lagi jaminan tambahan. Yang dijaminkan cukup usahanya,” imbuh Menkop.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Heru Sudjatmoko, mengatakan berbagai fasilitasi dari pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Salah satunya program KUR yang memudahkan pelaku UMKM mengakses permodalan dan diharapkan membantu pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan Pemprov Jateng.
“Ini sesuai persoalan kemiskinan yang dialami Jateng. Memang setiap tahun persentasenya cenderung turun, tapi rata-ratanya masih melebihi angka nasional. Jika nasional rata-rata 10%, Jateng masih 13%. Bahkan ada yang 20%. Ini tugas yang tidak ringan,” tutur Heru.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya