SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Fasilitas di DPRD Solo, berupa perpustakaan tampaknya tak dimanfaatkan optimal.
Solopos.com, SOLO – DPRD Kota Solo memiliki sebuah perpustakaan. Posisinya berada di lantai dasar Grha Paripurna di sebelah selatan, tak jauh dari gedung untuk pimpinan dan anggota DPRD yang ada di bagian paling utara kompleks tersebut.
Ada lima rak buku ukuran 2×2 dengan tebal 50 cm. Namun, hanya dua rak di bagian paling timur yang terisi buku secara penuh. Bagian tengah terisi segelintir buku. Sementara dua rak lainnya sama sekali tak ada buku.
Debu-debu menempel pada buku dan rak tersebut meski ruangan itu dibersihkan tiap hari oleh petugas kebersihan. Aliran angin lembut mengalir dari perangkat air conditioner (AC) saat Solopos.com menyambanginya, Kamis (22/9/2016).
Debu-debu menempel pada buku dan rak tersebut meski ruangan itu dibersihkan tiap hari oleh petugas kebersihan. Aliran angin lembut mengalir dari perangkat air conditioner (AC) saat Solopos.com menyambanginya, Kamis (22/9/2016).
Pada rak-rak tersebut berjajar buku-buku tentang lembaran negara RI mulai 1982. Ada pula kitab himpunan peraturan perundang-undangan RI dari masa ke masa. Di bagian lain rak buku, terdapat pedoman bendaharawan pengelola barang daerah.
Berbagai buku peraturan dan pedoman legislasi maupun budgeting tersusun di rak-rak tersebut.
Sayang, tak ada klasifikasi yang jelas pada masing-masing rak buku itu. Perpustakaan itu sangat jarang dijamah pengunjung. Fasilitas itu juga tak memiliki pustakawan yang bisa dimintai keterangan.
Hal senada terjadi di bagian ruang baca yang terpisah dari perpustakaan. Ruangan yang dilengkapi sofa, televisi serta perangkat computer itu sama sekali tak pernah digunakan sebagaimana mestinya.
Bagian depan ruang baca yang diberi sofa acapkali digunakan istirahat atau tiduran para driver dan orang yang lalu lalang di sekitar gedung wakil rakyat tersebut. Jumlahnya akan berlipat, khususnya pada saat rapat paripurna DPRD karena para sopir satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ikut menggunakannya. Sofa yang ada di ruang baca juga sering
digunakan untuk istirahat dan tiduran saat rapat paripurna berlangsung.
Ironis, berbagai fasilitas yang ada pada perpustakaan itu dibuat dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 senilai Rp498 juta tersebut tak dimanfaatkan secara maksimal. Atau, bisa dikatakan mubazir anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Paulus Haryoto, mengatakan perpustakaan itu dibuat untuk tujuan yang baik. Namun, ia mengakui dalam perjalanannya, pemanfaatannya masih minim.
“Kami punya beban kerja yang berat dan padat seperti rapat, kunjungan kerja, menerima tamu dan sebagainya. Waktunya sudah habis untuk itu. Mau mampir di sana sudah capai. Semangat untuk membaca literasi kurang. Tapi kami menghargai keberadaan perpustakaan itu,” ujar politikus PDIP itu saat berbincang dengan Espos, Kamis.
Ia menilai masyarakat tak bisa serta-merta menilai keberadaan perpustakaan itu mubazir. Ia berharap perpustakaan itu bisa digunakan lebih maksimal pada masa mendatang.
“Saya akui sampai saat ini saya belum tahu isi perpustakaan,” ungkap dia.
Sekretaris DPRD Solo, Tri Puguh Priyadi, mengatakan perpustakaan itu dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan para legislator yang membutuhkan referensi berkaitan dengan fungsi mereka sebagai pembuat peraturan daerah (perda). Menurutnya, perpustakaan baru ada pada akhir 2015 sehingga koleksi buku dan referensi di dalamnya belum lengkap.
“Ini masih proses melengkapi. Kami memang mengutamakan perpustakaan ini untuk para legislator. Tapi kami juga membuka untuk masyarakat umum yang membutuhkan referensi tentang peraturan daerah atau berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis.
Ia juga mengatakan ada satu pustakawan bernama Rosita. Kalau perpustakaan sepi, kemungkinan sang pustakawan sedang ke bagian umum. “Personel kami terbatas,” imbuhnya.