SOLOPOS.COM - Sejumlah anggota Sabhara Polres Salatiga mengadang pengunjuk rasa pilkada saat simulasi pengamanan Pilwalkot Salatiga 2017 di Lapangan Pancasila, Kota Salatiga, Jateng, Selasa (23/8/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Aloysius Jarot Nugroho)
Pilkada 2017 berpotensi konflik, karena itulah Bawaslu Jateng menghitung indeks kerawanan pemilu.
Semarangpos.com, SEMARANG — Indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Brebes berada di urutan pertama dibandingkan dengan enam daerah lain penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di Jawa Tengah.
“Dari hasil pengumpulan data, Brebes menduduki tingkat kerawanan yang paling tinggi di Jateng dengan total indeks kerawanan pemilih sebesar 2,001,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah Teguh Purnomo di Semarang, Selasa (20/9/2016).
Tingkat kerawanan daerah lain penyelenggara Pilkada 2017 di Jateng berikutnya berturut-turut Jepara 1,735, Cilacap 1,635, Pati 1,535, Banjarnegara 1,457, Kota Salatiga 1,423, dan Batang 1,213. Indeks kerawanan pemilu yang disusun Bawaslu itu sebagai suatu rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan strategi dalam konteks pengawasan di bidang kepemiluan.
Menurut dia, melalui pendekatan dan pencegahan, indeks kerawanan pemilu dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di setiap wilayah yang akan menggelar pilkada. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen itu menjelaskan bahwa kerawanan ini didasarkan atas tiga dimensi, yaitu dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. “Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi, dan dicegah,” ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, meskipun secara nasional, kabupaten/kota di Jateng tidak masuk daerah yang mempunyai kerawanan tinggi seperti daerah di provinsi lain, setidaknya data tersebut dapat digunakan sebagai sarana peringatan dini terhadap potensi terjadinya permasalahan di daerah. “Semua pemangku kepentingan seperti kepolisian, pemerintah daerah atau yang lain bisa menggunakan indeks kerawanan pemilu sebagai acuan,” katanya.Budi Suyanto.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya