SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Pilkada Kulonprogo masih menggodog nama calon yang akan diusung
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuloprogo menggelar Musyawarah Kebangkitan pada Rabu (14/9/2016) untuk menenetukan nama yang akan diusung dalam pilkada 2017.
Meski demikian, hingga saat ini calon yang akan diusung masih terus dalam pembahasan.
Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kulonprogo, Sihabudin menjelaskan bahwa nama calon yang akan diusung masih terus dikomunikasikan. “Belum ada nama yang mengerucut,” jelasnya.
PKB sendiri telah menandatangani kerjasama dengan Partai Gerindra dan Demokrat. Kedua partai tersebut hingga saat ini masih melakukan tahapan di kalangan internal.
Musyawarah Kebangkitan sendiri dihadiri oleh sejumlah nama calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Wakil Ketua DPC PKB Kulonprogo, Sholeh Wibowo mengatakan bahwa setidaknya ada 11 nama yang telah mendaftar untuk maju dalam pilkada Kulonprogo 2017 mendatang.
Nama tersebut antara lain Mulyono, Brigjend Budiyono, Zuhadmono Ashari, Fidelis Indrarto, Sihabudin, Yusron Martofa, Nuraini, Soleh Wibowo, Endang dan Nasrudin. Sedangkan satu nama lagi Yani Ambar Tjahyono sudah mengambil berkas tetapi belum mengembalikan.
Dalam musyawarah ini, sejumlah kandidat harus memaparkan bisi dan misinya kepada pengurus partai di tingkat cabang dan ranting. “Ada sebelas nama yang diundang, tetapi ada yang izin sakit,” jelas Sholeh.
Paparan inilah yang kemudian akan menjadi bahan penilaian oleh pengurus untuk menjadi penilaian ke DPW PKB DIY. Setelah itu, penilaia kemudian akan dilanjutkan ke DPP untuk menghasilkan rekomendasi bagi pasangan yang akan diusung.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kulonprogo, Heri Sumardiyanto menyatakan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan keluar pekan ini.
Sembari menunggu, komunikasi politik tetap dibangun dengan partai lain untuk meningkatkan kekuatan koalisi yang saat ini mencapai 10 kursi setelah penandatanganan surat kesepakatan dengan PKB.
“Rekomendasi segera keluar karena menyesuaikan dengan jadwal pendaftaran dari KPU,” kata Heri