SOLOPOS.COM - Belasan warga Desa Sawahan, Ngemplak, menduduki back hoe di ruas interchange tol Solo-Kertosono (Soker) Sawahan, Selasa (13/9/2016). Warga menghentikan aktivitas proyek tol di atas lahan mereka yang belum dibayar uang sewa tanahnya. (Aries Susanto/JIBI/Solopos)
Tol Solo-Kertosono (Soker) di Boyolali masih terkendala masalah pembebasan lahan.
Solopos.com, BOYOLALI – Warga Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali, beramai-ramai turun ke lokasi proyek interchange tol Solo- Kertosono (Soker) Sawahan dan menghentikan aktivitas para pekerjanya, Selasa (13/9/2016). Warga tak mengizinkan lahan mereka diuruk tanah tol sebelum uang sewa lahan serta kompensasi dibayarkan.
Aksi protes warga dilakukan dengan cara menduduki back hoe serta memasang garis pembatas hitam kuning di atas lahan 5.000-7.000 meter persegi. Mereka juga menancapkan sejumlah pengumuman bertuliskan “Tanah Ini Belum Dibayar”.
Aksi damai itu disaksikan para pekerja tol, polisi, serta anggota TNI. Menariknya, aksi mereka justru mendapatkan support dari pekerja pelaksana tol. Mereka mendukung aksi warga lantaran mereka sendiri merasa tak nyaman mengerjakan proyek di atas lahan yang bermasalah.
Aksi damai itu disaksikan para pekerja tol, polisi, serta anggota TNI. Menariknya, aksi mereka justru mendapatkan support dari pekerja pelaksana tol. Mereka mendukung aksi warga lantaran mereka sendiri merasa tak nyaman mengerjakan proyek di atas lahan yang bermasalah.
“Selama dua bulan lebih kami ini hanya dipinjami tanah oleh warga. Namun, jika uang sewa tak kunjung dibayarkan oleh PPK [pejabat pembuat komitmen], ya kami persilakan warga mengambil lagi tanahnya,” ujar pegawai humas pelaksana tol Soker, Sali Setiawan.
Dengan diambil kembali tanah warga tersebut, kata Sali, proyek tol akan dialihkan ke lokasi lainya yang tak bermasalah. Sebagai pelaksana proyek, pihaknya tak bisa mencampuri urusan pembebasan lahan yang di bawah wewenang PPK Tol Soker.
“Tanggung jawab kami ialah melaksanakan pembangunan, bukan pembebasan lahan. Kalau lahan belum bebas, ya kami tak akan mengerjakan. Nah, selama ini karena kebaikan warga mau meminjami kami lahan,” terangnya.
Koordinator aksi, Anam Suratno, menegaskan selama ini PPK telah berulang kali berjanji kepada warga akan segera mencairkan anggaran. Namun, hingga proyek pengurukan tol berjalan satu bulan, uang yang dijanjikan itu tak kunjung diberikan.
Menanggapi hal itu, Ketua PPK Tol Soker, Waligi, mengatakan terlambatnya pembayaran uang sewa dan kompensasi selama ini disebabkan oleh panjangnya birokrasi. Jika birokrasi tak panjang, katanya, dalam sepekan pun uang sebenarnya sudah bisa cair. “Kami kan harus mengajukan izin penetapan lokasi tambahan ke gubernur.
Setelah itu kami ajukan ke Dirjen Bina Marga. Lalu, Dirjen Bina Marga masih harus menyurati BPN diteruskan ke Kanwil BPN, dan Kepala Kantor BPN Boyolali,” ujarnya.
Waligi menjanjikan dalam sebulan ini proses penetapan lokasi tambahan pembebasan lahan akan kelar. Dengan catatan, semua proses berjalan lancar dan tak ada aral melintang.
Terkait dihentikannya proyek Tol Soker gara-gara pembayaran sewa tanah telat, Waligi tak tak bisa berbuat banyak. “Kalau uangnya sih ada, namun kami kan harus prosedural,” tambahnya.