Soloraya
Minggu, 11 September 2016 - 15:30 WIB

LALU LINTAS SOLO : Inilah Skenario Atasi Dampak SSA Purwosari-Gendengan

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pengendara mobil dan sepeda motor melintasi jalan dengan sistem dua arah di Jl. Slamet Riyadi, Purwosari, Solo, Kamis (23/6/2016). Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) Purwosari-Gendengan menurut rencana akan diundur Dishubkominfo Kota Solo setelah Lebaran 2016. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)

Lalu lintas Solo, Pemkot sudah menyiapkan skenario mengatasi dampak SSA Purwosari-Gendengan

Solopos.com, SOLO–Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedradjad, menyiapkan sejumlah skenario atasi dampak sistem satu arah (SSA) Gendengenan-Purwosari. Skenario tersebut di antaranya evaluasi berkala, manajemen rekayasa lalu lintas hingga pelebaran jalan kampung.

Advertisement

Sebelumnya, Sabtu (11/9/2016), sejumlah warga di Jl. Kenanga, Badran, Purwosari, dan Jl. Sutowijoyo, Punumping, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memastikan pemberlakukan SSA Gendengan-Purwosari, tidak berdampak menambah kepadatan kendaraan bermotor di kampung mereka.

“Nanti kami evaluasi terus karena sampai 2018 semua di Kota Solo menjadi satu arah. Kami juga adakan treatment termasuk menangani hambatan angkutan umum dengan sistem contra flow [melawan arus]. Jadi satu arah tapi dengan contra flow,” kata Herman, saat ditemui Solopos.com, di kawasan car free day (CFD) Jl. Slamet Riyadi, Minggu (11/9/2016).

Herman mengatakan SSA penting dilaksanakan. Sebab, pertumbuhan jumlah kendaraan di Solo tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Pada 2010 jumlah kendaraan berplat AD-Solo sebanyak 320.000 unit meningkat menjadi 490.000 unit pada 2015. Kepadatan jumlah kendaraan yang melintasi Solo saban hari meningkat dari 1,6 juta kendaraan/hari pada 2010 menjadi 2,5 juta kendaraan/hari pada 2015.

Advertisement

Herman menuturkan kepadatan kendaraan bermotor di kampung disebabkan oleh mudahnya akses kepemilikan kendaraan bermotor. “Enggak punya garasi, bawa uang Rp500.000 bisa bawa pulang kendaraan. Akhirnya jalan-jalan kampung dipenuhi dengan mobil,” tuturnya.

Penolakan SSA oleh masyarakat, menurut Herman, adalah wajar. Pemberlakuan SSA memang tidak memuaskan semua pihak. Maka itu, Dishubkominfo melakukan terapi sedikit demi sedikit untuk mengurai masalah trasnportasi di Kota Solo. “Setidaknya 60-70 persen masalah [transportasi] sudah kita urai,” kata Herman. (Cahyadi Kurniawan/JIBI/Solopos)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif