SOLOPOS.COM - Wisata Gunungkidul berupa Gua Pindul belum menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung pada H+1 Lebaran 2016. (Mayang Nova Lestari/JIBI/Harian Jogja)
Konflik Gua Pindul, usulan pembentukan BUMDes mengalami penolakan.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Desakan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola objek wisata Gua Pindul, Desa Bejiharjo, Karangmojo ditanggapi dingin oleh Pokdarwis Dewa Bejo. Adanya penolakan ini maka potensi konflik di Pindul akan berlanjut karena belum ada kesepakatan antar kelompok di kawasan wisata tersebut.
Salah seorang perwakilan kelompok yang menamakan Persatuan Operator Wisata Desa Wisata Bejiharjo (POW Dewa Bejo) Joko Susilo mengatakan, ada monopoli dalam pengelolaan Gua Pindul. Ini lantaran, dalam pengelolaan hanya segelintir kelompok yang bisa memasukan wisatawan. Dia pun takut, jika kondisi ini terus dibiarkan maka konflik yang ada akan semakin meruncing. Oleh karenanya, Joko berharap ketegasan dari Pemerintah Kabupaten sehingga potensi konflik yang ada bisa diredam.
“Kami enam operator sudah sepakat dan siap dilebur menjadi satu dan untuk urusan pengelolaan bisa dibentuk BUMDes,” katanya beberapa waktu lalu.
Menurut dia, dibentuknya BUMDes memiliki banyak manfaat. Selain mengurangi potensi konflik, dalam pengelolaan juga akan lebih tertata dan seluruh elemen yang ada masuk di dalamnya.
“Tidak hanya itu, dengan dibentuk BUMDes area cakupan destinasi wisata bisa lebih luas dan menyasar ke seluruh potensi di Bejiharjo,” ungkapnya.
Terpisah, Aktivis Jejaring Rakyat Mandiri Rino Caroko menilai pengelolaan Gua pindul tidak berlangsung baik. Hal itu terlihat adanya konflik di dalam pengelolaan tersebut. Untuk itu dibutuhkan solusi guna mengatasi konflik berkepanjangan.
“Masalah Pindul tidak hanya potensi gesekan antar kelompok. Sebab hingga sekarang transparansi dalam pengelolaan anggaran dari pemasukan juga tidak jelas keberadaannya,” kata Rino.
Menurut dia, saat ini transparansi baru terlihat dari retribusi yang ditarik oleh pemkab sebesar Rp10.000 per pengunjung, sedang untuk jasa belum terlihat berapa besaran perputaran uang yang masuk selama ini.
“Menurut saya, dengan adanya BUMDes maka masalah itu bisa terpecahkan sehingga konflik bisa diredam. Tapi kunci dari wacana ini adalah bagaimana kelompok yang berkepentingan bisa meredam ego demi kepentingan bersama yang lebih baik,” tutur dia.