SOLOPOS.COM - Sejumlah perwakilan dari POW Dewa Bejo saat melakukan audiensi dengan Komisi B di ruang rapat paripurna DPRD Gunungkidul, Kamis (1/9/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Konflik Gua Pindul, usulan pembentukan BUMDes mengalami penolakan.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Desakan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola objek wisata Gua Pindul, Desa Bejiharjo, Karangmojo ditanggapi dingin oleh Pokdarwis Dewa Bejo. Adanya penolakan ini maka potensi konflik di Pindul akan berlanjut karena belum ada kesepakatan antar kelompok di kawasan wisata tersebut.
Ketua Pokdarwis Dewa Bejo, Bagya mengatakan ide pembentukan BUMDes sudah ada sejak 2012 lalu. saat itu, ia melontarkan ide tersebut namun tidak ada respon. Padahal menurut dia, saat itu merupakan momen yang pas karena belum ada konflik di dalam pengelolaan.
“Justru saya balik tanya kenapa ide ini muncul lagi. Padahal jika dulu langsung ditanggapi maka masalah tidak sampai seperti sekarang,” kata Bagya kepada wartawan, Jumat (9/9/2016).
Pertimbangan lain untuk menolak keberadaan BUMDes terkait dengan masalah aset yang dimiliki masing-masing operator. Dengan aset yang sudah besar, apakah desa bisa membeli semua aset yang dimiliki operator saat ada unit usaha tersebut.
“Saya kira, itu malah bisa menimbulkan masalah baru lagi,” ungkapnya.
Bagya pun mengusulkan, jika memang desa berniat untuk membuat rintisan BUMDes bisa dilakukan di objek wisata susur Sungai Oya. Selama ini, menurut dia, objek itu masih dimiliki bersama sehingga pengelolaannya bisa melalui BUMDes.
“Saya kira ini juga sebagai ujian bagi desa untuk melakukan pengelolaan terhadap sebuah obyek wisata,” tutur warga yang melakukan rintisan terhadap susur Gua Pindul ini.
Pernyataan Bagya ini merupakan tanggapan terhadap Enam operator penyedia jasa pemandu objek wisata Gua Pindul, Desa Bejiharjo, Karangmojo yang terdiri dari Meriwis Putih, Gelaran Indah, Karya Wisata, Sumber Banyumoto, Dewi Talimanan dan Nglancar Wisata. Kamis (1/9/2016) lalu, keenam operator ini mendesak Komisi B DPRD Gunungkidul untuk menyelesaikan konflik pengelolaan Pindul, salah satunya dengan membentuk BUMDes.