SOLOPOS.COM - Ilustrasi kamar hotel (JIBI/Bisnis/Paulus Tandi Bone)
Perhotelan Solo, bisnis hotel di Solo makin parah dengan adanya perang tarif.
Solopos.com, SOLO–Berkurangnya agenda meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dinilai akan membuat perang tarif hotel di Solo semakin parah seiring dengan dipangkasnya anggaran pemerintah senilai Rp168,8 triliun.
Bisnis perhotelan di Solo sangat tergantung dengan pelaksanaan MICE dari pemerintah, yakni sekitar 60% dari total kegiatan yang ada. Oleh karena itu, pengurangan anggaran ini memukul telak bisnis perhotelan. Bahkan beberapa pelaku perhotelan menilai dampak dari pengurangan anggaran ini lebih dahsyat jika dibandingkan dengan pelarangan meeting di hotel yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN RB) awal 2015 lalu.
Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo, Muhamad Solih Udin Adji, menyampaikan kondisi ini sama seperti awal 2015 sehingga akibatnya akan sama, yakni bisnis perhotelan turun. Dampa pengurangan anggaran memang belum terasa sekarang tapi pengurangan anggaran pemerintah ini sangat berat bagi penyedia jasa hospitality.
“Daya beli pelanggan menjadi turun sehingga mau tidak mau tarif akan menyesuaikan dengan kekuatan pasar. Nantinya tidak lagi perang tarif tapi bom-boman tarif karena standar harga tidak ada. Perhotelan nantinya tidak lagi cari untung tapi bagaimana cara bertahan hidup,” ungkap Adji kepada Solopos.com, Kamis (8/9/2016).
General Manager (GM) Pose In Solo ini mengatakan hotel juga akan melakukan bermacam efisiensi untuk menekan biaya pengeluaran mengingat apabila kegiatan MICE berkurang, pendapatan mengalami penurunan sehingga biaya operasional akan dirasionalisasi.
GM The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari, mengungkapkan dampak pengurangan anggaran sangat besar, tidak hanya bisnis hotel tapi juga bisnis penunjang yang lain, seperti transportasi udara, taksi, oleh-oleh, bisnis kuliner, dan lainnya.
“Kegiatan MICE yang ada di Solo ini dampaknya besar dan mampu menggerakkan banyak bidang, kalau turun tentu tidak hanya hotel yang berdampak tapi juga sektor bisnis lain,” ujar wanita yang juga menjabat sebagai President Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Solo ini.
Menurut dia, penurunan ini belum sampai pada level pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini mengingat hotel biasanya membuat susunan karyawan ramping. Apabila kegiatan banyak baru menggunakan outsourcing. “PHK mungkin belum tapi kalau kegiatan ramai biasanya menggunakan tenaga outsourcing sehingga bisa menyerap tenaga kerja tapi kalau sepi, tentu dioptimalkan dari dalam,” kata dia saat ditemui secara terpisah.