SOLOPOS.COM - Penjaga stan menata kain batik Lasem pada pameran UMKM di Semarang, Jateng, Selasa (23/8/2016). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jateng mencapai 7.8 juta, namun baru 105.000 terdata pemerintah.
Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah diminta memperbarui data mengenai jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pemberian berbagai bantuan pemerintah.
“Dari sekitar 7,8 juta UMKM di Jateng, baru sebagian atau 105 ribu saja yang sudah masuk ke dalam ‘data base’,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu (7/9/2016).
Menurut dia, UMKM yang belum terdata tersebut harus segera dilakukan pendataan dan dimasukan ke dalam pusat data di Pemprov Jateng agar bantuan-bantuan untuk perkuataan bisa diterima oleh para pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan. “Dengan pengoptimalan data UMKM, maka skema pengembangan UMKM dapat lebih difokuskan sesuai dengan kebutuhan UMKM penerima,” ujar mantan anggota DPR itu.
Ganjar menyebutkan bahwa di Jateng banyak skema pengembangan UMKM yang diprogramkan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti BNI dengan E-Commerce, BRI melalui kelompok tani, Bank Jateng dengan Mitra Jateng 25 dan 02, dan KUR program pemerintah pusat dengan suku bunga kredit 9%. “Skema-skema tersebut nantinya dapat diberikan oleh UMKM dengan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Untuk monitoring dan evaluasi pengawasan ketepatan sasaran pemberian berbagai bantuan bagi pelaku UMKM, kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, perlu ada sistem informasi kredit program. Selain itu, melalui adanya pendataan UMKM, pemberian bantuan dapat difokuskan untuk daerah-daerah, apalagi angka kemiskinan di 15 kabupaten di Jateng masih tinggi.
“Harapan saya di daerah miskin bisa kita entaskan, pengusahanya bisa hidup, kemandirian ekonominya bisa terjamin,” ujar Gubernur Ganjar mengungkap asa bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jateng.