SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Pemkab sedang mempersiapkan draf usulan untuk diajukan kepada Kemterian keuangan.
Harianjogja.com, BANTUL-Bupati Bantul, Suharsono pusing terkait dengan penundaan (Dana Alokasi Umum) DAU akan dilakukan pemerintah pusat. Pasalnya penundaan tersebut akan mengganggu program-program yang telah direncanakan.
Suharsono mengatakan sedang mencari solusi terkait dengan penundaan DAU. “Apa kita kita mau motong dana Dana Aalokasi Khusus (DAK) atau dana sertifikasi Guru,” katanya.
“Waduh nanti terutam dana Alokasi Dana Desa (ADD) ya akan berdampak banyak sekali. Tapi terpangkas kemudian hilang itu tidak. Hanya tertunda, tidak ilang. Ya nanti selama empat bulan yang biasanya kita berlari ya nanti kita hanya berjalan pelan dan terseok-seok,” ujar Suharsono, Rabu (7/9/2016).
Suharsono mengaku jika Penundaan DAU itu efeknya besar sekali. oleh sebab itu sekarang di sedang mempersiapkan draf usulan untuk diajukan kepada Kemterian keuangan. “Dua minggu lagi akan mengundang menteri keuangan, dengan seluruh pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta,” katanya.
Dia mengatakn jika sebelumnya sudah mengadakan rapat internal Apkasi, untuk memeprsiapkan segala sesuatunya. Rapat internal tersebut menyatakan jika penundaan DAU itu berat jika harus dipotong Rp36 miliar perbulan. Kecuali jika diperbolehkan menggunakan dana sertifikasi atau DAK yang masih tersisa.
“Ya itu harusnya dipinjam dulu dana sertifikasi guru yang bersumber dari pusat itu biar jadinya sedikit ringan. Tapi kami sejauh ini juga tidak berani memakai karena itu. karena uang negara, uang pemerintah pusat,” tandanya.